Mudik Dinilai Bahaya Jika Tak Dilarang, Istana akan Lihat Perkembangan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 16 Apr 2020 08:00 WIB
Penumpang menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Minggu (29/3/2020). Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Ilustrasi Mudik (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Untuk menekan penyebaran virus Corona, Juri mengatakan butuh kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan pembatasan jarak. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mudik.

"Pemerintah berharap dengan kedisiplinan masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan tersebut dan penegakan disiplin wabah ini dapat ditekan penyebarannya," tutur Juri.

"Termasuk kebijakan mudik. Dalam konteks PSBB, yakni pembatasan, masyarakat diminta untuk tidak mudik," imbuhnya.

Sebelumnya, ahli matematika dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sutanto Sastraredja mengkaji puncak Corona di RI terjadi pada pertengahan Mei. Dia menyebut supaya keadaan wabah virus Corona tidak menjadi lebih buruk, maka mudiknya penduduk Jakarta perlu diantisipasi.

Susanto mengatakan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa sudah ada sekitar 7% penduduk Jakarta yang mudik lebih awal ke provinsi lain. Angka ini jugalah yang diungkap lewat survei Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dari survei tersebut, 37% belum memutuskan apakah akan mudik atau tidak. Bila 37% itu bakal mudik, maka ada 44% orang penduduk Jakarta yang mudik di masa wabah ini.

"Kalau 44%, wah itu berpengaruh banget, berpengaruh banget. Bahaya itu. Nantinya, puncak kasus COVID-19 yang di Jakarta akan turun karena bergeser lebih cepat. Sementara, yang di non-Jakarta Pulau Jawa akan terjadi peningkatan signifikan," kata Sutanto.

Halaman

(lir/idh)