Mudik Dinilai Bahaya Jika Tak Dilarang, Istana akan Lihat Perkembangan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 16 Apr 2020 08:00 WIB
Penumpang menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Minggu (29/3/2020). Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Ilustrasi Mudik (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta -

Ahli matematika dari Universitas Sebelas Maret (UNS) menyebut akan terjadi penularan secara masif apabila pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik. Dia memperkirakan puncak pandemi Corona di Indonesia akan terjadi di pertengahan Mei, sebelum lebaran. Bagaimana tanggapan Istana?

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi, Juri Ardiantoro menyebut pemerintah masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan keputusan untuk pengaturan mudik akan melihat perkembangan di lapangan.

"Iya seperti yang presiden sampaikan. Saat ini kebijakannya adalah PSBB, yakni pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi sarana penularan virus," kata Juri saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Soal kemungkinan larangan mudik, seperti kata Pak Presiden akan dilihat perkembangan ke depan," sambungnya.

Juri menyebut pemerintah akan terus mempelajari perkembangan COVID-19. Serta mengevaluasi kebijakan untuk penanganan virus Corona itu.

"Pemerintah akan terus memperhatikan dan mempelajari secara cermat perkembangan wabah COVID-19 ini, termasuk mencermati kebijakan yang telah diambil," jelasnya.

Tak Ingin Jadi Pembawa Virus Corona, 80 Mahasiswa di Makassar Tak Mudik:

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2