.webp)
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meminta warga di DKI Jakarta yang kondisi perekonomiannya terdampak wabah virus Corona (COVID-19) dan memerlukan bantuan sosial (bansos) agar melaporkan diri ke RT/RW setempat. Fadjroel menuturkan bantuan sosial ini berlaku bagi semua warga yang ber-KTP DKI maupun luar tidak ber-KTP DKI.
"Selama ini kan data (penerima bansos) umumnya memakai data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi sekarang diupayakan lagi agar ada penambahan lagi data-data tersebut," kata Fadjroel dalam siaran langsung di Instagram-nya, @fadjroelrachman, Rabu (15/4/2020).
Fadjroel mengatakan pemerintah berupaya mendata lagi, melalui RT/RW, untuk mendapatkan jumlah penerima bansos yang terkini. Oleh sebab itu, warga diminta mendatangi RT/RW setempat untuk mendaftarkan diri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diupayakan lagi (pembaharuan data) melalui lembaga yang sudah ada, yaitu RT/RW. Coba tolong didatangi RT dan RW-nya. Soal bahwa katanya RT dan RW ada hal-hal tertentu, tapi menurut saya lebih baik kita bersikap positif saja, bahwa datangi mereka, tolong laporkan," imbuh Fadjroel.
Fadjroel menjelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan 3,6 juta jiwa yang terdampak perekonomiannya lantaran wabah Corona langsung mendapat bantuan. Menurut Fadjroel, pernyataan Anies cukup jelas bahwa KTP DKI bukan menjadi syarat mutlak untuk penerima bansos.
"Bahwa mereka (warga yang berhak menerima bansos) misalnya bukan penduduk DKI atau DKI. Toh juga Gubernur DKI sudah mengatakan yang 3,6 juta jiwa yang terkena dampak COVID-19, itu akan langsung dapat, maupun KTP DKI maupun non-KTP DKI," lanjutnya.
Fadjroel berharap warga proaktif melaporkan diri. Sebab, data yang saat ini digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos adalah data Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Jadi langsung saja datang ke RT/RW setempat, jadi bersikap langsung datang kepada RT RW ya proaktif . Karena saya pikir dalam kondisi sekarang kan pemerintah pusat kan juga hanya mengambil data yang selama ini bukan yang terkena COVID-19. Umumnya yang selama ini orang-orang yang sudah mendapatkan kartu sembako, kan sudah 5 tahun, kemudian keluarga harapan sudah 5 tahun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah 5 tahun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah 5 tahun," papar dia.
"Tambahan-tambahan baru (penerima bansos) ini yang diperlukan, terutama untuk bantuan khusus. Misalnya bantuan khusus ini artinya orang-orang yang baru terdampak tapi namanya belum ada di data terpadu. Karena itu saya mengimbau, kami mengimbau untuk datang ke RT/RW setempat," pungkasnya.
