Komnas HAM mendukung program pembebasan narapidana pidana umum untuk mengurangi kapasitas tahanan. Komnas HAM menilai pemidanaan terhadap orang di tengah wabah virus Corona (COVID-19) ini dapat diterapkan pada peristiwa khusus, misalnya kepada pelaku penipuan terkait alat kesehatan serta penyebar hoax terkait Corona.
"Bagaimana tentang kebijakan orang mengkriminalisasi mengkritik presiden harus dipidana. Ada dua hal adalah kita menghindari tahanan kalau orang dimasukin tahanan kecuali memang sesuatu yang sifatnya peristiwa khusus," kata Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, konferensi pers, Selasa (14/4/2020).
Ia mencontohkan tindakan yang dapat dipidana antara lain kejahatan yang berhubungan dengan alat medis. Misalnya orang mencuri karena dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat Corona.
"Atau orang yang melakukan penipuan atau memanipulasi alat medis dan membahayakan semua pihak itu boleh dipidana. Kalau dalam situasi darurat bahkan di negara lain diberi pidana yang lebih berat dari situasi normal," ujarnya.
