Penjelasan Anies hingga Polri soal Penegakan Hukum saat Penerapan PSBB

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 08 Apr 2020 08:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur Jakarta Anies Baswedan (dok. istimewa)

Surat Telegram soal Kejahatan Bahan Pokok

Selain itu ada juga surat telegram yang membahas khusus soal ketersediaan bahan pokok dan proses distribusinya, di mana jajaran reserse dimintai mewaspadai pelaku-pelaku kejahatan yang memainkan harga dan melakukan penimbunan. Serta menghalangi dan menghambat jalur distribusi bahan pokok.

Surat telegram itu bernomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020.

Anggota reserse diminta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan serta penilaian dalam rangka memperoleh gambaran pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi wabah COVID-19.
2. Melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok.
3. Melaksanakan kegiatan kampanye terhadap ketersediaan dan distribusi untuk dapat dukungan dan partisipasi masyarakat.
4. Gangguan pada komoditi gula, untuk dilaksanakan percepatan proses impor dan merubahperutkan raw sugar untuk gula kristal rafinasi menjadi gula kristla putih. Sedangkan untuk komoditas bawang putih dan bawang bombay dilakukan dengan mendorong importir merealisasikan impor tanpa rekomendasi izin produk hortikultura dan surat perizinan impor.
5. Melakukan bantuan guna memperlancar serta mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok dari produsen, importir, gudang disrtibutor sampai dengan pasar dan konsumen.
6. Agar penyidik dinamis dan adaptif dalam antisipasi metamorfosis ancaman dan kejahatan yang semakin kompleks di Indonesia seperti media sosial yang timbulkan dampak negatif terhadap kinerja Polri dengan konten hoax, hatespeech yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
7. Melakukan penegakan hukum bila menemukan pelanggaran hukum di jajaran.
8. Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deterrent terhadap pelaku lainnya.

selanjutnya
Halaman

(aan/dnu)