MAKI Ajukan Praperadilan Minta Kejagung Usut TPPU Jiwasraya

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 18:08 WIB
gedung kejagung
Foto Gedung Kejagung: dok detikcom
Jakarta -

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk mengajukan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung dan pimpinan Komisi III DPR terkait sah tidaknya penghentian penyidikan kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Jiwasraya. MAKI meminta Jaksa Agung mengusut kasus TPPU terkait Jiwasraya.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam bentuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan, dengan menetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang atas Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)," kata Kuasa Hukum MAKI, Rizky Dwi Cahyo Putra dalam berkas permohonan yang telah dibacakan di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2020).

Para pemohon dalam praperadilan ini yaitu, MAKI, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA), Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Pemohon menduga Kejagung melakukan penghentian penyidikan terhadap dugaan kasus TPPU Jiwasraya.

"Bahwa para pemohon merasa dirugikan oleh tindakan termohon melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum atas perkara tindak pidana pencucian uang, pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga sudah semestinya para pemohon mengajukan permohonan praperadilan aquo untuk mendapatkan keadilan hukum dari sistem peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP," ujar Rizky.

Rizky mengatakan alasannya mengajukan gugatan praperadilan karena Kejagung belum mengusut kasus TPPU Jiwasraya sewaktu gugatan ini didaftarkan pada (6/2/2020). Padahal, selaku pelapor, MAKI sudah melaporkan dugaan korupsi dan TPPU Jiwasraya pada tanggal 15 Oktober 2018 ke Kejati DKI Jakarta.

"Termohon hingga didaftarkan praperadilan ini ternyata belum menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) padahal pemohon dalam laporan yang diserahkan kepada Kejati DKI Jakarta memasukkan dua tindak pidana yaitu korupsi dan pencucian uang," kata Rizky.

MAKI menyebut Kejagung hingga saat ini hanya fokus menyita harta dari Benny Tjokrosaputro yang diduga merugikan Jiwasraya sekitar Rp 500 Miliar. Sementara Heru Hidayat yang diduga merugikan Jiwasraya Rp 8 Triliun belum dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset-aset miliknya.

"Pemohon I telah memberikan informasi kepada termohon aset-aset yang dimiliki Heru Hidayat. Namun hingga saat ini belum dilakukan penyitaan atau setidak-tidaknya pemblokiran yaitu, PT GBU memiliki konsesi tambang batubara di Kutai Barat, Kaltim dengan nilai perkiraan sekitar Rp 5 Triliun," kata Rizky.

Selanjutnya
Halaman
1 2