Ada Isu Revisi PP 99/2012, Ketua Komisi III Tegaskan Pentingnya Agenda Antikorupsi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 17:46 WIB
Ketua Komisi III Herman Herry
Foto: Ketua Komisi III DPR Herman Herry (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Isu soal pembebasan napi kasus korupsi di tengah wabah Corona lewat revisi PP No 99/2012 sempat mengemuka. Komisi III DPR Herman Herry berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap mendengarkan aspirasi masyarakat soal ini. Herman menegaskan pentingnya agenda pemberantasan korupsi.

"Saya harap Menkumham tetap memperhatikan aspirasi masyarakat terkait isu revisi PP No. 99/2012. Sebab, agenda pemberantasan korupsi, narkoba dan terorisme merupakan agenda penting pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Ketua Komisi III Herman Herry kepada wartawan, Senin (6/4/2020).


Herman menjelaskan bahwa aturan prosedur pembebasan narapidana korupsi dalam PP tersebut berbeda napi umum lain. Ada ketentan soal masa pidana yang harus dijalani.

"Harus juga dipahami bahwa PP ini mengatur tentang ketentuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang berbeda bagi narapidana korupsi, terorisme, hingga narkotika," ujar Herman.


Asimilasi dan integrasi bagi narapidana khusus baru bisa diberikan setelah menjalani 2/3 masa pidana, berbeda dengan narapidana umum lain yang bisa mendapatkannya setelah menjalani ½ masa pidana," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2