Pernyataan Lengkap Gugus Tugas soal Rencana Aksi PSBB Pemda dan Kesiapan APD

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 14:14 WIB
Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo (Dok. BNPB)
Jakarta -

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melaporkan hasil rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo. Begini pernyataan lengkap Doni Monardo seusai ratas tersebut.

Doni menjelaskan, mengenai upaya pemerintah dalam melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Presiden menekankan pentingnya pengaturan standar teknis dalam mengatasi perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi perbedaan metode penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat.

"Intinya adalah daerah dalam melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya, termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional, termasuk juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing," kata Doni dalam siaran langsung di YouTube BNPB pada Senin (6/4/2020).

Kemudian, dalam ratas, Jokowi meminta Gugus Tugas COVID-19 serta Kemenkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam menangani virus Corona. Selain menggencarkan sosialisasi penggunaan masker serta produksi APD, perlu ada peningkatan kemampuan pemeriksaan virus Corona melalui rapid test, PCR, serta mengembangkan metode-metode pengujian virus Corona menggunakan teknik lain. Seperti misalnya metode BCL3 yang saat ini sedang dikembangkan Lembaga Eijkman.

"Kemudian juga selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan agar laboratorium meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan, baik dengan cara PCR dan juga dengan teknik-teknik lainnya, dengan metode BSL3," ujarnya.

Berikut ini pernyataan Doni Monardo mengenai hasil ratas bersama Presiden RI Joko Widodo:

Soal PSBB, Jokowi Minta Pusat-Daerah Koordinasi:

Baru saja dilaksanakan rapat terbatas dipimpin Bapak Presiden, dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, dan sejumlah menko dan menteri.

Adapun beberapa poin dan arahan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden:

Yang pertama adalah tentang pembatasan sosial berskala besar. Bapak Presiden menekankan pentingnya secara teknis diatur dengan baik sehingga tidak ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah. Kemudian juga disusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan, panduan bagi daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Intinya adalah daerah dalam melakukan pembatasan sosial berskala besar tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya, termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional, termasuk juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing

Kemudian juga dalam beberapa hal kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang, namun demikian kita sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan, pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat

Kemudian yang kedua Bapak Presiden juga meminta kepada gugus tugas beserta dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan rapid test. Memang kita sadari bahwa tidak mudah ternyata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test karena dengan semakin banyaknya negara-negara terdampak bahkan negara-negara besar sekalipun, semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 ini

Kemudian juga Bapak Presiden menegaskan ulang tentang prioritas terhadap siapa yang harus melaksanakan rapid test. Yang pertama adalah dokter, para perawat, dan keluarga mereka serta masyarakat yang terdampak langsung atau berpotensi terdampak dari COVID-19 ini

Kemudian juga selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan agar laboratorium meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan, baik dengan cara PCR dan juga dengan teknik-teknik lainnya, dengan metode BCL3 dan kami gugus tugas beberapa hari yang lalu telah mengundang Kepala Eijkman untuk menerima bantuan dana sebesar sebesar Rp 14 miliar yang diharapkan Lembaga Eijkman bisa sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam pemeriksaan

Kemudian yang selanjutnya adalah masalah APD. APD bukan hanya masalah domestik kita, tetapi APD menjadi masalah global hari ini. Ada negara yang mengambil alih sebuah proses pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain tetapi alhamdulillah berkat kerja sama dari semua pihak baik perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan, dan para peneliti kita, kemungkinan besar pada periode yang akan datang kita akan bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang telah mendapatkan sertifikasi dari WHO sehingga ketergantungan kita untuk mendapatkan bahan baku APD dari luar negeri akan bisa teratasi. Sejauh ini sampai dengan jam sekarang gugus tugas telah menerima sebanyak 570 ribu APD dan telah terdistribusi sebanyak 390 ribu APD ke seluruh daerah, adapun yang terakhir tiba siang ini sebanyak 105 ribu dan ini pun akan segera kita prioritaskan untuk didistribusikan terutama kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah-daerah terdampak.

Kemudian juga kami mengajak kawan-kawan media untuk bisa membantu mengontrol, mengawasi proses pendistribusian APD ke seluruh rumah sakit, termasuk juga rumah sakit-rumah sakit yang selama ini tidak melakukan kegiatan terhadap COVID tetapi ternyata dokter-dokternya ada yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia, termasuk juga para dokter gigi dan juga dokter-dokter seperti THT. Oleh karenanya pengadaan APD menjadi sangat prioritas bukan hanya kepada para dokter yang berada di garis depan untuk melayani pasien COVID tetapi semua dokter karena ternyata pasien yang diperiksa bukan COVID pun bisa jadi sebagai carrier sebagai pembawa virus walaupun sudah beberapa kali diingatkan melalui IDI untuk waspada, untuk waspada

Kemudian selanjutnya berdasarkan laporan Bapak Menteri Kesehatan kepada Bapak Presiden pada saat ratas tadi, telah terdaftar sekitar 15 juta pelanggan telemedicine, ini telah sangat membantu berkurangnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit. Nah kami juga berharap bahwa program dengan metode telemedicine ini bisa menjadi program prioritas nasional sehingga tidak banyak masyarakat yang berdatangan ke rumah sakit, cukup dengan menghubungi beberapa platform dari sejumlah unicorn yang sudah ada seperti halodoc, halodokter, sehatku, klikdokter, guestdoc, doktersehat, sehatpedia, maudok, dan lain sebagainya.

Dengan metode seperti ini masyarakat mampu berobat secara online dan bisa mendapatkan jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan nasihat dokter, termasuk juga atas saran dan nasihat dari dokter, para warga mampu mengisolasi diri secara mandiri, kemudian memberikan arahan-arahan, panduan-panduan, apa yang harus dilakukan, seperti halnya harus memakan makanan yang bergizi, cukup istirahat, pikirannya tidak boleh kalut, tidak boleh panik, hati harus gembira, harus optimis, dan sebagainya, ini sangat memberikan bantuan kepada masyarakat kita karena ada 2 poin di sini dalam menghadapi COVID-19 yaitu masalah medis dan masalah psikologis. Kalau masalah psikologis ini bisa kita jaga maka imunitas bangsa kita akan kuat dan dengan imunitas tubuh yang bagus akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi virus COVID-19 ini

Kemudian selanjutnya menyangkut masalah masker. Bapak Presiden telah memerintahkan tentang penggunaan masker sesuai dengan anjuran dari WHO. Beberapa waktu sebelumnya WHO mengatakan yang menggunakan masker hanya orang yang sakit saja. Ternyata sekarang ada anjuran baru semua warga diharapkan bisa menggunakan masker terutama di tempat-tempat umum. Demikian juga imbauannya adalah masker medis hanya digunakan oleh dokter dan perawat atau pihak-pihak yang berada di garis terdepan. Sementara masyarakat umum bisa menggunakan masker dari bahan kain dan bahan-bahan lainnya yang intinya adalah pada saat berkomunikasi tidak terjadi percikan dari air liur saat berbicara

Kemudian juga Bapak Menteri Sosial telah melaporkan kepada Bapak Presiden ini dalam waktu dekat ini ada sebanyak 200 ribu paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek. Ini di luar dari program social safety nett. Dengan demikian gugus tugas akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI, dan juga Jawa Barat serta Banten. Kita harapkan keterlibatan dari unsur-unsur yang ada di depan terutama kepala desa atau lurah termasuk RT/RW untuk kiranya bisa memberikan masukan siapa masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas

Kemudian juga menyangkut masalah isolasi mandiri yang menjadi prioritas kita hari ini. Kepada masyarakat yang sudah terlanjur kembali ke kampung, apakah karena mudik atau karena sudah kehilangan pekerjaan di kota dan tidak mungkin lagi bertahan di kota karena tidak memiliki kemampuan untuk hidup di kota. Mereka wajib untuk melakukan isolasi mandiri. Beberapa desa, RT dan RW telah melakukan inisiatif yang sangat baik, menyiapkan rumah warga, menyiapkan sekolah, menyiapkan balai desa, dan juga tempat-tempat yang ada di desa, di kelurahan untuk menampung. Ini menunjukkan sebuah perilaku gotong royong yang sangat baik. Walaupun pemerintah provinsi, kabupaten/kota tidak secara langsung memberikan bantuan tetapi semangat gotong royong bisa menjadi ujung tombak bagi kita dalam mencegah terjadinya penularan terhadap masyarakat yang ada di desa

Kemudian Bapak Menteri Hukum dan HAM tadi juga telah menyampaikan bahwa mereka yang menimbun barang-barang dan obat-obatan ini bisa dikenai pidana, demikian juga Bapak Menko Polhukam telah memberikan harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa lebih tegas dan ini sudah sebagian dilaksanakan. Kalau ada polisi yang melarang, maka itu adalah kewajiban polisi, tetapi kalau ada rakyat masyarakat yang melawan polisi maka bisa dikenai sanksi pidana

Kemudian untuk ventilator, beberapa perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya sudah melakukan riset untuk ventilator yang kiranya bisa membantu rumah sakit-rumah sakit dan gugus tugas akan mendukung penuh manakala ventilator yang diproduksi secara lokal ini dapat dioperasionalkan tentunya sesuai dengan ketentuan dan standar kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudian menyangkut pekerja migran Indonesia, ABK, jamaah tabligh. Bapak Presiden menetapkan pentingnya kerjasama antara pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik dan juga isolasi mandiri bagi mereka yang baru tiba di berbagai daerah terutama luar negeri. Seperti yang akan datang yaitu ke Bali, provinsi Ria, provinsi Kepri dan Kalimantan Utara.

Kemudian pentingnya sekarang ke depan untuk melakukan pemisahan antara kelompok rentan. Kelompok rentan disini adalah usia lanjut. Di berbagai negara sebagian besar yang wafat itu di atas 60 tahun. Demikian juga mereka yang memiliki penyakit penyerta. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran oleh kita semua terutama kalangan muda yang sehat untuk tidak berdekatan dengan kelompok rentan ini. Kita sehat, tetapi tidak tahu sebenarnya status kita positif atau negatif. Apakah status kita positif kita tidak mampu mengontrol diri. Kita bisa menjadi pembawa maut bagi saudara-saudara kita yang lain. Oleh karenanya, pemberitahuan-pemberitahuan bagaimana caranya untuk tidak mendekatkan diri kepada keluarga kita berusia lanjut haru jadi prioritas, bukan hanya di area public tapi juga di dalam rumah untuk memerhatikan masalah physical distancing.

Kemudian selanjutnya, bapak presiden tadi telah mendapat laporan dari Bapak Kemenkominfo tentang saran wartawan daerah yang mungkin perlu dapatkan insentif pemerintah. Bapak Kapolri menegaskan bisa membantu untuk mencarikan solusinya.

Kemudian untuk relawan telah terdaftar lebih dari 15 ribu relawan kemudian hampir 3 ribu relawan medis kita prioritaskan ke daerah yang kekurangan tenaga dokter.

Kemudian terakhir, dari data yang dilaporkan menteri koordinator maritim dan investasi sebagai Plt Menhub bahwa dari data yang telah dikumpulkan 56% masyarakat sudah sadar dan tahu akan bahaya COVID-19 dan menyatakan diri tidak akan mudik. Kemudian 37% persen belum mudik sedangkan 7% sudah mudik. Bagi yang terlanjur mudik, kita sarankan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan kepada saudara-saudara kita yang telah kehilangan pekerjaan untuk focus kepada bidang pertanian, peternakan juga budi daya dan juga program-program yang bisa meningkatkan ketahanan nasional. Saya rasa itu selanjutnya kami kembalikan ke protokol istana.

(zlf/zlf)