Round-Up

Polemik Usulan Koruptor Lansia Bebas di Tengah Pandemik

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 04 Apr 2020 06:36 WIB
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menjawab pertanyaan detikcom dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, di Gedung Kemenkum HAM, Jl Rasuna Said, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Menkum HAM Yasonna Laoly. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan agar narapidana korupsi usia di atas 60 tahun bisa dibebaskan di tengah pandemi virus Corona COVID-19. Usulan itu menuai protes sejumlah kalangan.

Wacana tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu 1 April 2020.

Yasonna menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas. Setidaknya akan ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Kebijakan ini disebut Yasonna sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).



"Tentu ini tidak cukup. Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini. Pertama, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari," kata Yasonna.

Yasonna LaolyMenkum HAM Yasonna Laoly. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)



"Napi korupsi usia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Napi tipidsus dengan sakit kronis yang dinyatakan rumah sakit pemerintah yang telah menjalani dua pertiga masa pidana 1.457 orang. Dan napi asing ada 53 orang," imbuhnya.

Cegah Corona Merebak di Lapas, Menkum HAM Siap Lepas 35.000 Napi:

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4