.webp)
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Menteri Kesehatan. Selain Menkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat menetapkan PSBB di wilayah tertentu.
Hal itu tertuang dalam PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yakni dalam pasal 6.
"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)," demikian bunyi dalam pasal 6, PP 11/20.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu," berikut sambung dari bunyi pasal tersebut.
Setelah Menteri Kesehatan dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas memutuskan, kepala daerah wajib melaksanakan pembatas sosial berskala besar.
"Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar," tuturnya.
Angka Kematian Akibat COVID-19 di Indonesia Tinggi, WHO Beri Arahan:
(eva/aan)
