Komnas HAM Tolak Darurat Sipil: RI Butuh Darurat Kesehatan Nasional!

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 30 Mar 2020 17:40 WIB
Choirul Anam
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, tolak darurat sipil untuk atasi COVID-19. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menimbang-nimbang penetapan keadaan darurat sipil sebagai langkah terakhir penanganan COVID-19. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak setuju dengan wacana itu, karena saat ini Indonesia tidak butuh keadaan darurat sipil.

"Yang kita butuhkan darurat kesehatan nasional," kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangan pers tertulis, Senin (30/3/2020).

Darurat kesehatan nasional bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam oleh virus Corona. Darurat kesehatan nasional juga memuat kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal. Keadaan darurat kesehatan nasional berbeda tujuan dengan darurat sipil.

"Darurat sipil tujuannya tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil. Dari perspektif tujuan saja berbeda jauh," tutur Choirul.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih berjalan baik, jadi darurat sipil tidak perlu ditetapkan Jokowi. Bahkan, perkembangan penanganan COVID-19 dinilainya menuju ke arah yang lebih baik, meski belum maksimal.

"Maka yang dibutuhkan adalah darurat kesehatan nasional. Tata kelolanya yang diperbaiki, misalkan platfrom kebijakan yang utuh dan terpusat, karena karakter COVID-19 membutuhkan kebijakan utuh dan terpusat," kata Choirul.

Selanjutnya
Halaman
1 2