Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proses seleksi Deputi Penindakan KPK dan jabatan struktural lainnya. ICW meminta KPK terbuka dan transparan dalam proses seleksi Deputi Penindakan KPK dan jabatan struktural lainnya itu.
"Sepatutnya, KPK sebagai lembaga yang menjadi pionir dalam menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola badan publik yang akuntabel menjelaskan secara gamblang proses seleksi pejabat publik di KPK," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).
Wana menilai proses seleksi Deputi Penindakan KPK dan jabatan struktural lainnya yang dilakukan KPK saat ini belum transparan dan cenderung diam-diam. Menurutnya, tidak ada informasi yang cukup kepada publik terkait para calon pengisi jabatan struktural di KPK itu.
"Proses seleksi itu terkesan berjalan diam-diam karena hampir tidak ada informasi yang cukup detail dan transparan yang disampaikan ke publik, baik mulai dari tahapan seleksi hingga nama-nama calon pejabat struktural KPK yang sudah mendaftar. Publik hanya tahu bahwa dari peserta yang mendaftar sebagai calon Deputi Penindakan KPK, tujuh diantaranya berasal dari kepolisian dan empat berasal dari kejaksaan," ujar Wana.
Wana kemudian membandingkan dengan proses seleksi Deputi Penindakan KPK pada tahun 2018 yang lalu. Bahkan, menurutnya, KPK saat itu menggandeng lembaga lain, salah satunya PPATK untuk menggali rekam jejak para calon.
"Namun pada saat proses seleksi saat ini, PPATK tidak dilibatkan sama sekali," sebutnya.
Wana mengingatkan KPK untuk terbuka dalam proses seleksi jabatan struktural itu sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK dan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP). Ia khawatir ada agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK jika proses seleksi itu dilakukan tanpa transparansi dan tertutup.
"Hal lain yang perlu dikhawatirkan, metode yang tertutup seperti ini akan semakin menambah kecurigaan akan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK yang sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, baik itu karena faktor jejaring individu, jaringan kelompok politik maupun arahan dari pihak tertentu yang tengah berkuasa," ujarnya.
