Jangan Pulang Kampung Agar Corona Tak Makin Mengepung

Round-Up

Jangan Pulang Kampung Agar Corona Tak Makin Mengepung

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 28 Mar 2020 05:24 WIB
Wabah Corona berdampak ke hampir semua sektor. Transportasi jadi salah satu sektor yang terdampak dari penyebaran virus Corona di Indonesia.
Foto ilustrasi warga di dekat moda transportasi, suasana Corona. (Antara Foto)
Jakarta -

Angka kasus positif COVID-19 sudah tembus seribu, kasus terbanyak ada di Jakarta. Supaya keluarga di desa tercinta tak tertular Corona dari Ibu Kota, warga diminta untuk tidak mudik dulu di masa darurat Corona ini.

Sebagaimana diumumkan Pemerintah pada Jumat (27/3/2020), sudah ada 1.946 kasus positif COVID-19 di Indonesia, sebanyak 598 kasus di antaranya ditemukan di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini Jakarta sudah sepi. Social distancing atau jaga jarak sudah diterapkan supaya tak terjadi penularan Corona. Lalu kemana perginya orang-orang yang biasa memenuhi Jakarta? Ada yang pulang kampung menyelamatkan diri dari efek cekik ekonomi, kembali ke desa-desa. Situasi ini tidak sederhana.

Bayangkan bila orang-orang dari episentrum Corona di Indonesia kemudian membawa potensi wabah sampai ke desa-desa. Ini bukan main-main, tingkat kematian kasus positif COVID-19 di negara ini mencapai 8% lebih. Larangan mudik disodorkan ke hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Indonesia tak semakin berbahaya.

ADVERTISEMENT

"Pada intinya pemerintah akan melarang mudik. Tetapi, ini butuh persetujuan, butuh keputusan yang lebih tinggi nantinya di rapat terbatas," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam jumpa pers virtual Kemenhub, Jumat (27/3/2020).

Simak juga video Ganjar Ingatkan Warga Jateng di Perantauan Agar Tak Pulang Kampung:

Adita prihatin atas data para pemudik dari Jabodetabek menuju Kabupaten Sumedang yang sudah diterimanya. Data tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah orang dalam pemantauan (ODP). Ada pula pemudik yang sudah sampai ke Jawa Tengah. Adita khawatir, apabila tidak segera dilakukan pelarangan mudik oleh Pemerintah, maka wabah akan semakin menyebar luas. Sehingga mengakibatkan bertambahnya zona merah di daerah-daerah lainnya.

"Ini potensi untuk perluasan wabah ini memang luar biasa," kata dia.

Laju orang-orang yang mengalir keluar Ibu Kota harus disetop. Kemenhub bersama dengan Polisi dan TNI berencana membuat sekat agar kendaraan pribadi tak keluar dari Jakarta.

"Sama juga, nanti konsekuensi, kalau memang pemerintah Pak...hasil keputusan rapat terbatas dilarang ya mungkin nanti dari TNI-Polri sama mungkin kita Kementerian Perhubungan pasti akan membuat sekat untuk mobil keluar dari Jakarta tidak boleh," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi saat dihubungi, pada Kamis (26/3) malam.

Budi Setiyadi meminta jajaran RT/RW (Rukun Tetangga-Rukun Warga) untuk ikut menahan masyarakatnya bepergian. Jajaran RT-RW bisa mengakomodir bantuan atau insentif dari masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada para pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan karena Corona.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) urun suara. Supaya wabah ini tak semakin buruk, perlu karantina wilayah terbatas pada daerah yang masuk kategori zona merah. Karantina wilayah secara populer dimaknai sebagai lockdown.

"Komnas HAM meminta kepada Presiden dan jajarannya untuk segera melakukan karantina wilayah terbatas untuk daerah-daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19," kata komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3).

Lebaran sudah semakin dekat, tapi SARS-CoV-2 masih saja menggeliat dalam lendir hidung dan tenggorokan seribuan orang. Bahaya bila masyarakat nekat mudik lebaran di tengah kondisi ini. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan agar masyarakat tidak mudik di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Rencana kebijakan itu didasarkan pada pertimbangan dalil hukum tentang keselamatan rakyat.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung kepada wartawan, Jumat (27/3).

"Itu juga sedang didiskusikan dan akan diputuskan," kata Mahfud.

Mahfud juga meminta kepada perusahaan baik milik negara maupun swasta agar tidak menyelenggarakan mudik massal secara gratis. Mahfud menginginkan agar anggaran mudik gratis itu dialihkan untuk kepentingan lainnya, seperti membeli barang-barang yang bermanfaat.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads