Hakim Tolak Praperadilan Nurhadi, KPK Fokus Tuntaskan Berkas Perkara

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 16 Mar 2020 19:19 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto: Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK mengapresiasi hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dkk. KPK menilai putusan hakim itu sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

"Kami tentu mengapresiasi terhadap putusan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan praper yang diajukan tersangka NH (Nurhadi) dkk tersebut di mana pertimbangannya memang sudah sesuai sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (16/3/2020).


Ali mengatakan KPK sejak awal yakin gugatan tersebut bakal ditolak karena tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tidak bisa mengajukan praperadilan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan mengajukan praperadilan bagi seorang buron. Selain itu, Menurutnya, subjek dan objek gugatan praperadilan itu sudah pernah diputus.

"Terlebih subjek dan objeknya sama dengan praperadilan sebelumnya yang pernah diajukan tersangka Nurhadi dkk," sebutnya.

Untuk itu, Ali mengatakan KPK terus menyelesaikan berkas perkara dan mencari para buron tersebut. Ali mengingatkan agar para buron menyerahkan diri ke KPK

"Penyidik KPK hingga saat ini sedang menyelesaikan berkas perkara dan terus berupaya mencari keberadaan para DPO. KPK mengingatkan para DPO untuk menyerahkan diri ke KPK dan mengimbau kepada masyarakat apabila melihat dan bertemu dengan para DPO segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum terdekat atau aparat pemerintah (RT/RW atau kelurahan) dan atau kepada KPK melalui call center 198," tuturnya.


Sebelumnya diberitakan, hakim menolak praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris MA Nurhadi dkk. Dengan ditolaknya praperadilan itu, proses hukum terhadap para tersangka berlanjut.

Nurhadi, Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT) mengajukan praperadilan meminta status tersangka dibatalkan. Mereka menganggap KPK juga tidak memberikan SPDP secara langsung kepada Nurhadi dan tersangka lainnya.

Nurhadi, Rezky dan Heindra ditetapkan jadi tersangka dalam kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar. Duit itu diduga digunakan untuk memuluskan pengurusan perkara di MA.

Ketiganya kemudian jadi buronan KPK. Ketiga buron itu hingga kini memang belum ditemukan keberadaannya.

(ibh/gbr)