.webp)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menetapkan virus Corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Fraksi NasDem DPR RI menyarankan agar pemerintah menghentikan penerbangan ke negara dengan tingkat positif Corona tinggi, tidak hanya China, Italia, Korea Selatan, dan Iran.
"Selain dari Eropa, penerbangan dari Asia juga perlu dipertimbangkan untuk dihentikan. Pemerintah kita harus berani menutup semua bandara dari penerbangan luar negeri yang datang dari negara-negara dengan angka Corona yang tinggi," kata anggota Bendum NasDem, Ahmad Sahroni, kepada wartawan, Kamis (12/3/2020).
Apabila pemerintah masih akan menerima penerbangan dari luar negeri, menurut Sahroni, perlu ada pemeriksaan kesehatan ekstra. Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyarankan pemerintah memberlakukan sistem satu pintu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika memang perlu ada penerbangan dari Eropa maupun Asia yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah bisa mempertimbangkan sistem satu pintu di bandara. Misalnya pengunjung masuk hanya boleh dari Bandara Soekarno-Hatta, dan keluarnya juga hanya boleh dari Soetta. Dengan begini, kita bisa sangat fokus dalam melakukan pemeriksaan," saran Sahroni.
Ketua DPP NasDem Martin Manurung juga ikut memberikan saran. Martin menyarankan pemerintah agar menyiapkan modul sosialisasi dan memberikan instruksi ke jajaran kepala daerah.
"Semuanya itu juga harus sesuai standar. Untuk itu, jajaran kepala daerah harus mengetahui, sehingga mereka pun bisa mensosialisasikannya hingga tiap desa. Sekaligus fasilitas-fasilitas kesehatan yang sesuai standar harus disiapkan di daerah secara berjenjang hingga rujukan nasional," ujar Martin.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Luar Negeri ini juga meminta pemerintah RI membatasi keluar-masuknya manusia ke negara-negara yang terinfeksi Virus Corona, meskipun dia menyadari kebijakan itu akan berdampak terhadap industri penerbangan.
"Dalam jangka pendek memang pembatasan itu akan berdampak bagi industri penerbangan dan Bandara. Tetapi pada saat ini hal itu tidak terelakkan," jelasnya.
Sebelumnya, WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Walaupun WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi, tidak berarti ada anjuran yang berubah dan negara tetap didorong untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan menggerakkan masyarakatnya untuk mencegah virus Corona.
"Ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini adalah krisis yang akan menyentuh setiap sektor," kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, dalam konferensi pers.
