Korupsi Proyek Jalan, Eks Kadis PU Papua Dituntut 8 Tahun Penjara

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 11 Mar 2020 21:34 WIB
Mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya dituntut jaksa KPK 8 tahun penjara (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Foto: Mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya dituntut jaksa KPK 8 tahun penjara (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -

Mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya dituntut jaksa KPK 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Mikael diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara sejumlah Rp 40,9 miliar dan dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Mikael Kambuaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Selain Mikael, jaksa juga menuntut Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) David Manibui 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. David diyakini jaksa melakukan tindakan korupsi bersama Mikael dalam kasus ini.



Jaksa juga menuntut David dengan pidana tambahan yakni mengganti kerugian negara yang mencapai Rp 40 miliar. Jika tidak mengganti dalam sebulan setelah hukuman tetap, harta David akan disita dan dihukum penjara 3 tahun.

"Pidana tambahan terdakwa David membayar uang pengganti kerugian negara Rp 40.264.277.179,64. Jika tidak bayar pengganti dalam waktu sebulan setelah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan pidana penjara selama 3 tahun," ucap jaksa.


Mikael diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa menilai proyek jalan Kemiri-Depapre 24,00 Km TA 2015 ini ada penyimpangan. Hal ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Bahwa berdasarkan laporan investigasi atas kerugian negara terkait proyek Jalan Kemiri-Depapre simpulkan adanya penyimpangan terhada perundang-undang, berupa penysuanan anggaran adanya ketidaksesuaian dalam nilai rencana dana strategis serta rancana nanggaran tanpa didukung proses kerja, serta desain tak relevan, hasil proses rencana dinilai Dinas PU menyimpulkan anggaran tidak beralasan survei dan sesuai kebutuhan," ujar jaksa Zainal Abidin saat membacakan surat tuntutan.

Selanjutnya
Halaman
1 2