.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pos lintas batas negara (PLBN) sebesar Rp 24,3 triliun. Mahfud meminta pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga mengintegrasikan pengelolaan anggaran itu.
"Saya informasikan, sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN itu besar sekali Rp 24,3 triliun anggaran untuk empat hal ini. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan implementasinya kan itu hebat sekali," kata Mahfud dalam acara Rakornas Pengamanan Batas Negara, di Hotel Pull Man, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Mahfud mengatakan integrasi pengelolaan anggaran PLBN itu seusai dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, kata dia, ingin pengelolaan dana puluhan triliun itu dilakukan bersama-sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seminggu lalu, saya bersama Mendagri (Tito Karnavian) hadir rapat terbatas dengan presiden, apa pesan presiden? Diintegrasikan karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar akan wujud yang jadi barang bisa dilihat, jangan sendiri-sendiri. Coba diintegrasikan sehingga menjadi satu wujud di satu tempat program yang sama, itu," ujar Mahfud.
Mahfud pun menyoroti proses pembangunan PLBN selama ini yang dinilai belum terintegrasikan. Padahal anggaran yang digelontorkan cukup besar.
"Itu dikeroyok, pelabuhan di sini, sentra perdagangannya di sini, pendidikan bikin sekolah-sekolah di sana, perindustrian di sana, bangun. Sehingga terlihat itu tumbuh, bukan sendiri-sendiri, satu di sana, satu di sana, enggak satu pun yang terlihat padahal anggarannya besar," ucap Mahfud.
Mahfud mempersilakan kementerian dan lembaga mengatur anggaran mereka sendiri. Namun untuk urusan PLBN, dia meminta anggaran diintegrasikan.
"Anggarannya anda atur sendirilah. Mau bagaimana, mau bagaimana, atur. Tetapi integrasikan di situ. Sehingga kami kemarin menyiapkan Inpres baru untuk Papua untuk menggantikan Inpres Nomor 9, itu sudah habis masa berlakunya," sebut Mahfud.
"Integrasikan, di situ kan semula kan ada di Bappenas ada, di Kemenko Polhukam ada, mari kita satukan. Anggarannya terserah, yang sana sudah punya terserah, di sini punya. Enggak usah saling ganggu anggaran kalau itu sensitif. Tapi bagaimana kalau kita bersatu. Termasuk bagaimana TNI-Polri masuk di situ," imbuhnya.
Rakornas Pengamanan Batas Negara ini dihadiri gubernur di daerah perbatasan. Hadir juga Kapolda dan Pangdam daerah perbatasan, perwakilan dari Kemenkum HAM, hingga perwakilan Kementan.
