Kadis Kerap Dimanfaatkan di Pilkada, KASN: Sekda Ujung Tombak Netralitas ASN

Makassar -

Bawaslu RI menemukan banyak kepala dinas hingga camat di daerah yang terlibat politik praktis saat gelaran Pilkada. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan para sekretaris daerah (sekda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar menjadi ujung tombak netralitas ASN saat pilkada.

"Sekda BKD jadi ujung tombak (netralitas ASN saat Pilkada)," ujar Ketua KASN Agus Pramusinto di sela Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di Makassar, Senin (9/3/2020).

Agus mengungkapkan, selama ini ASN kerap dilibatkan dalam politik praktis khususnya saat momentum Pilkada. Untuk itu, dia mengingatkan Sekda hingga BKD di daerah untuk selalu mensosialisasikan aturan pelanggaran ASN dan akibatnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intinya memang kan sudah ada aturan, kan kita pastikan bahwa aturan tidak dilanggar, tetapi kemudian ada pelanggaran orang bisa mengadukan ke KASN, lewat Bawaslu bisa, sehingga kami akan proses kalau ada pelanggaran ya tentu ada sanksi," katanya.

Untuk diketahui, BKD Sulsel pada Pemilu 2019 lalu mencatat ada 47 pelanggaran netralitas ASN pada 18 kabupaten/kota. KASN berharap jumlah tersebut dapat turun pada Pilkada 2020 nanti.

"Kan kemarin ada beberapa pelanggaran, mudah-mudahan tidak terulang lagi pelanggaran terhadap netralitas itu," tuturnya.

"Kan ada Sekda, ada BKD, dan itu kemudian akan memberikan peringatan kepada ASN di bawahnya," lanjutnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebut pelanggaran netralitas ASN di Pilkada sangat rentan terjadi jika ada calon petahana yang maju. Dari kasus sebelumnya, para calon petahana banyak melibatkan sekda hingga camat untuk terlibat politik praktis.

"Dari kasus-kasus yang sudah pada 2018-2019 kemarin misalnya, ASN yang punya jabatan misalnya kepala dinas atau camat dan sebagainya. Itu punya potensi ditarik pasangan calon untuk kepentingan politik praktis," kata Abhan.

Halaman 1 2

Selanjutnya