KPK mengeluarkan wacana akan melakukan sidang in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa salah satunya dalam kasus eks Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail menilai wacana itu tak sesuai aturan.
"Jadi seperti yang sudah dikatakan bahwa untuk perkaranya Pak Nurhadi dan Pak Harun mereka akan diadili secara in absentia. Itu perbuatan yang tidak sesuai menurut hukum. Enggak bisa karena enggak ada kerugian negara. Itu kalau kita mau taat secara hukum," ujar Maqdir dalam diskusi 'Memburu Buron KPK', di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
Maqdir mengaku dirinya terakhir kali melakukan komunikasi dengan Nurhadi yang kini jadi buron KPK pada akhir Januari lalu. Dalam komunikasi tersebut, Maqdir mengatakan jika Nurhadi memintanya sebagai kuasa hukum untuk menempuh proses praperadilan di kasus yang menjeratnya.
"Dia minta kepada kami kan untuk mengajukan praperadilan. Begitu kuasa hukum yang ditunjuk berarti yang dia minta kepada kami untuk menyelesaikan perkara ini kepada praperadilan," ujarnya.
Simak video Kasus Pajak Dealer Jaguar, 3 Pegawai Pajak DKI Didakwa Terima US$ 96.375:
