Begini Bahayanya Orba yang Disebut-sebut Bisa Terulang dengan Omnibus Law

Survei Lokataru dibantah oleh Pihak Istana yang menunjukkan mahasiswa menganggap omnibus law RUU Cipta Kerja neo-Orde Baru (Orba) hingga represif. RUU ini disebut justru akan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi.

"RUU Ciptaker jauh dari otoriter, represif dan neo-Orba. RUU ini menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi demi terciptanya lapangan pekerjaan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral, saat dihubungi, Senin (2/3/2020).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dianggap Kembalikan Indonesia ke Zaman Orba, Ini Alasannya

Donny menegaskan kewenangan pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi hak-hak demokratis warga negara. Penyederhanaan regulasi, menurutnya, juga akan semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

"Kewenangan pemerintah pusat dalam RUU ini tidak untuk mengurangi hak-hak demokratis, melainkan harus dibaca dalam semangat penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan hak asasi setiap warga negara," ujar Donny.

Lalu benarkah omnibus law akan mengembalikan Orba?

(asp/aan)