Begini Bahayanya Orba yang Disebut-sebut Bisa Terulang dengan Omnibus Law

Andi Saputra - detikNews
Senin, 02 Mar 2020 09:51 WIB
Bob Hasan, Pangeran Bernard dari Belanda, dan Presiden Soeharto bermain golf, 1970
Soeharto saat main golf dengan Bob Hasan. Usai Soeharto tumbang, Bob Hasan diadili karena korupsi (Repro buku, Mengapa Saya Sehat)
Survei Lokataru dibantah oleh Pihak Istana yang menunjukkan mahasiswa menganggap omnibus law RUU Cipta Kerja neo-Orde Baru (Orba) hingga represif. RUU ini disebut justru akan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi.

"RUU Ciptaker jauh dari otoriter, represif dan neo-Orba. RUU ini menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi demi terciptanya lapangan pekerjaan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral, saat dihubungi, Senin (2/3/2020).

Donny menegaskan kewenangan pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi hak-hak demokratis warga negara. Penyederhanaan regulasi, menurutnya, juga akan semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

"Kewenangan pemerintah pusat dalam RUU ini tidak untuk mengurangi hak-hak demokratis, melainkan harus dibaca dalam semangat penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan hak asasi setiap warga negara," ujar Donny.

Lalu benarkah omnibus law akan mengembalikan Orba?

Halaman

(asp/aan)