Pihak Istana membantah survei Lokataru Foundation yang menunjukkan mahasiswa menganggap omnibus law RUU Cipta Kerja neo-Orde Baru (Orba) hingga represif. RUU ini disebut justru akan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi.
"RUU Ciptaker jauh dari otoriter, represif dan neo-Orba. RUU ini menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi demi terciptanya lapangan pekerjaan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral, saat dihubungi, Senin (2/3/2020).
Donny menegaskan kewenangan pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi hak-hak demokratis warga negara. Penyederhanaan regulasi, menurutnya, juga akan semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
"Kewenangan pemerintah pusat dalam RUU ini tidak untuk mengurangi hak-hak demokratis, melainkan harus dibaca dalam semangat penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan hak asasi setiap warga negara," ujar Donny.
 Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP Donny Gahral Foto: Dok. Pribadi |
"Penyederhanaan regulasi juga tidak lantas memandulkan pengawasan dan penegakan hukum, justru semakin kuat. Prinsipnya, setiap masukan yang konstruktif diterima dan menjadi bahan pertimbangan serius dalam proses legislasi di parlemen," lanjut dia.
Lebih lanjut, Donny mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja kepada masyarakat. Ia menegaskan miskomunikasi yang terjadi terkait RUU itu perlu diluruskan.
"Sosialisasi terus dilakukan dan setiap masukan dicatat dan dipertimbangkan. Beberapa miskomunikasi akan diluruskan," ujarnya.
