.webp)
Pihak Istana membantah survei Lokataru Foundation yang menunjukkan mahasiswa menganggap omnibus law RUU Cipta Kerja neo-Orde Baru (Orba) hingga represif. RUU ini disebut justru akan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi.
"RUU Ciptaker jauh dari otoriter, represif dan neo-Orba. RUU ini menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investasi demi terciptanya lapangan pekerjaan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Donny Gahral, saat dihubungi, Senin (2/3/2020).
Donny menegaskan kewenangan pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi hak-hak demokratis warga negara. Penyederhanaan regulasi, menurutnya, juga akan semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kewenangan pemerintah pusat dalam RUU ini tidak untuk mengurangi hak-hak demokratis, melainkan harus dibaca dalam semangat penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan hak asasi setiap warga negara," ujar Donny.
 Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP Donny Gahral Foto: Dok. Pribadi |
"Penyederhanaan regulasi juga tidak lantas memandulkan pengawasan dan penegakan hukum, justru semakin kuat. Prinsipnya, setiap masukan yang konstruktif diterima dan menjadi bahan pertimbangan serius dalam proses legislasi di parlemen," lanjut dia.
Lebih lanjut, Donny mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja kepada masyarakat. Ia menegaskan miskomunikasi yang terjadi terkait RUU itu perlu diluruskan.
"Sosialisasi terus dilakukan dan setiap masukan dicatat dan dipertimbangkan. Beberapa miskomunikasi akan diluruskan," ujarnya.
Sebelumnya, Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan omnibus law karena neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif.
Survei dilakukan sejak 27 Februari hingga 29 Februari 2020. Survei dilakukan kepada 194 mahasiswa di seluruh Indonesia. Namun, setelah verifikasi ulang, terdapat 14 data yang tidak valid sehingga hanya tercatat 180 orang yang telah mengisi survei ini.
Dari survei itu, 93 persen mengaku sudah mendengar RUU Cipta Kerja. Mayoritas mendapatkan informasi itu dari media cetak (58 persen). Sebanyak 55 persen mengaku tidak mengetahui hanya pengusaha yang diajak berdiskusi mengenai RUU itu oleh pemerintah.
Salah satu pertanyaan adalah bagaimana pendapat mahasiswa mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melibatkan BIN dan Polri untuk mendekati organisasi masyarakat yang tidak setuju dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jawabannya cukup mencengangkan.
Berikut ini jawaban para mahasiswa berdasarkan hasil survei yang dikutip dari lokataru.id, Minggu (1/3):
1. Neo-Orde Baru
2. Otoriter
3. Represif
4. Intimidatif
5. Pembungkaman
6. Mencederai demokrasi
7. Cara yang kotor
8. Berpihak pada investor
