Pemprov DKI Jakarta memgumumkan satu pegawainya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) diduga terpapar paham radikal dan mengancam akan melakukan pemecatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar rapat untuk menentukan gugur atau tidaknya status PNS tersebut jika dipecat.
"Keputusan pada BKN dan dirapatkan," kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Kamis (27/2/2020) malam.
Untuk diketahui, seorang PNS di Pemprov DKI Jakarta disebut terpapar radikalisme. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, bila dugaan itu terbukti, PNS tersebut terancam dipecat.
"(Terancam) dipecat, hak dan kewajiban PNS diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010," ujar Chaidir di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis sore.
Chaidir mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI. Hal ini karena identitas satu PNS tersebut belum diketahui.
"Kami nunggu, sudah berkoordinasi dengan Kesbang. Yang kami dapat satu (orang). Tapi identitasnya dia ada di SKPD mana, NIP-nya berapa kami belum dapat," sambungnya.
