.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI. Bagaimana tanggapan cawagub DKI Ahmad Riza Patria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V?
"Kami punya tugas pengawasan, legislasi, dan yang nggak kalah penting, kami punya tugas anggaran. Berapa sebetulnya biaya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan banjir dan solusinya," kata Riza Patria di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Tak hanya soal anggaran. Menurut Riza Patria, Komisi V juga ingin menanyakan soal tindakan apa saja yang telah dilakukan Pemprov DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian langkah-langkah apa yang diambil menjadi tugas pemerintah pusat, dan langkah-langkah apa yang jadi tugas pemerintah daerah," jelasnya.
Riza Patria tidak secara lugas menanggapi perihal kritikan anggota Komisi V kepada Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan Gubernur Banten Wahidin Halim karena tidak hadir dalam rapat. Dia berharap ketiga gubernur itu bisa hadir dalam rapat lanjutan yang digelar di waktu yang akan datang.
"Itu sebetulnya yang ingin kami koordinasikan. Mudah-mudahan pada waktu mendatang kita akan agendakan ulang. Kita perlu rapat kembali Komisi V dengan Kementerian PUPR dan para kepala daerah," sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR. Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra Sadewo membandingkan Anies dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pada periode 2009-2014, saya berada di ruangan sini, dan ketika itu DKI Jakarta juga dilanda banjir yang sangat besar. Kemudian Komisi V mengambil langkah koordinasi seperti ini. Pak Basuki kalau nggak salah masih menjadi Irjen, Pak, duduknya berada di lapis kedua, bukan di lapis pertama," kata Sadewo dalam RDP di ruang rapat Komisi V, gedung MPR/DPR, Rabu (26/2) siang tadi.
"Komisi V juga mengundang Gubernur DKI, ketika itu Pak Joko Widodo. Dan forum itu Pak Joko Widodo hadir memenuhi undangan Komisi V," sambung dia.
