Organisasi Advokat Ramai-ramai Minta Ketua MA Cabut SK Nomor 73

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 26 Feb 2020 15:05 WIB
Gedung Mahkamah Agung
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) didorong untuk dapat mencabut regulasi berupa Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 73 Tahun 2015. SK itu mengatur tentang dibenarkannya Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat dari organisasi advokat mana pun. Hal agar kualitas advokat lebih baik.

Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Otto Hasibuan di Jakarta mengatakan pihaknya mendorong MA dapat mencabut SK Ketua MA yang memperbolehkan pengadilan mengambil sumpah advokat yang diusulkan oleh organisasi advokat mana pun dengan mempertimbangkan agar kualitas advokat dan pencari keadilan dapat terlindungi.

"Kita harapkan kesepakatan ini mendapatkan perhatian serius Mahkamah Agung sehingga SK Ketua MA Nomor 73 dapat dicabut demi mengembalikan marwah dan martabat advokat Indonesia," ujar Otto sebagaimana dilansir Antara, Rabu (26/2/2020).

Hal itu kata Otto setelah mempertimbangkan fakta bahwa tiga kubu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang selama ini terpecah sudah sepakat untuk islah dan menjadi satu organisasi sebagai wadah tunggal advokat Indonesia. Ia mengatakan kesepakatan itu ditandatangani oleh 3 kubu yaitu ketua DPN Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan, Junifer Girsang, dan Luhut Pangaribuan di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly, dan Ketua Dewan Pembina Otto Hasibuan.

"Konsolidasi Peradi sudah ditandatangani dan sudah ada kesepakatan penyatuan organisasi advokat menjadi wadah tunggal," tutur Otto Hasibuan.

Menurut Otto, dalam kesepakatan tersebut ketiga organisasi sepakat membentuk tim khusus yang akan merumuskan penyatuan kembali organisasi advokat dalam wadah tunggal sesuai amanat UU advokat.

"Sudah disepakati masing-masing mengirimkan 3 orang menjadi tim perumus dan akan berkerja paling lama 3 bulan," ucap Otto menembahkan.

Otto Hasibuan mengapresiasi Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menjadi inisiator terjadinya kesepakatan tersebut.

"Saya harap penyatuan ini bisa berjalan mulus dengan adanya inisiasi para menteri. Ke depan hanya organisasi tunggal Peradi sebagai wadah advokat Indonesia," katanya berharap.

Ia menambahkan, dengan adanya organisasi sebagai wadah tunggal advokat maka Surat Keputusan Ketua MA Nomor 73 Tahun 2015 yang mengatur tentang dibenarkannya Pengadilan Tinggi (PT) menyumpah advokat dari organisasi advokat manapun dinilai perlu untuk segera dicabut.

Simak Video "Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Agung MA"

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)