.webp)
Cawagub DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis sepakat dengan usulan melibatkan KPK, PPATK, hingga ICW dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta. Nurmansjah menyebut usulan itu sebagai upaya mengeliminasi transaksional.
"Ya positif menurut saya, artinya bagaimana menghindari dan mengeliminasi transaksional di antara kita ya, karena memang kita berharap demokrasi yang dibangun, walau yang memilih adalah anggota anggota legislatif DPRD DKI, tapi kan representasi dari pemilihan langsung," kata Nurmansjah kepada wartawan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020).
Nurmansjah mengatakan usulan itu bisa membangun objektifitas dan pemilihan yang fair. Sehingga, menurutnya, anggota DPRD bisa memilih kandidat yang betul-betul terbaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya objektifitas ini pada hakikatnya kalau KPK atau temen temen lain melihat itu suatu hal yang positif ya, kita bertanding secara fair, kompetensi, kalau bagaimana harus menjadi pilihan utama gitu," ucapnya.
Simak Video "Dianggap Ngotot Ingin Pemilihan Wagub DKI Tertutup, PKS Minta Gerindra Jujur"
Keinginan KPK, PPATK hingga ICW dilibatkan dalam proses pemilihan Wagub DKI sebelumnya diusulkan oleh Analisis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun dalam diskusi polemik di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat. Keterlibatan KPK, PPATK hingga ICW diharapkan bisa memantau adanya potensi politik uang dalam pemilihan wagub DKI.
"Bagaimana kemudian ini berlangsung agar tidak ada money politik saya termasuk mendorong agar KPK, PPTAK kemudian kemudian NGO (Non Governmnet Organization) seperti ICW dilibat dalam memantau proses pemilihan," kata Analisis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun di diskusi polemik, Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2)
Ia berharap jika dipantau KPK, PPATK hingga ICW pemilihan wagub DKI itu bisa berjalan baik dan tidak ada politik uang. Ubed menilai kepercayaan publik kepada DPRD akan meningkat jika KPK, PPATK hingga ICW memang dilibatkan.
