.webp)
DPRD DKI diminta melibatkan KPK, PPATK hingga Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengawasi pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI. Gerindra dan PKS DKI mendukung usulan itu.
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif menyambut baik usulan untuk melibatkan KPK, PPATK hingga ICW dalam proses pemilihan wagub DKI. Dia menilai hal itu bertujuan agar pemilihan wagub DKI berjalan dengan transparan dan bebas dari politik transaksional.
"Bahwa supaya penyelenggaraan pemilihan itu dilakukan secara transparan tidak ada kong kalikong atau orang menyebut tidak ada transaksional jadi bisa mengundang aparat penegak umum dan lembaga yang masih kita percaya adalah KPK," kata Syarif usai diskusi polemik di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, ia mengatakan mekanisme pelibatan KPK hingga PPATK tergantung Sekretaris DPRD. Sebab, Syarif mengatakan nantinya yang mengundang Sekretaris DPRD.
"Soal teknis bagaimana mengundangnya itu urusan sekretaris DPRD ya itu teknis. Tapi kita secara garis besar kita mendukung imbauan dan ajakan melibatkan KPK," ujarnya.
Tonton juga Dianggap Ngotot Ingin Pemilihan Wagub DKI Tertutup, PKS Minta Gerindra Jujur :
Senada dengan Syarif, anggota DPRD DKI Fraksi PKS Dani Anwar menilai pelibatan KPK hingga PPATK dinilai bisa mencegah terjadi potensi politik uang dalam mengawasi pemilihan Wagub DKI. Untuk itu, Dani mendukung pelibatan KPK dalam pemilihan Wagub DKI.
"Ya kita harap nggak ada money politics tapi kan itu yang memang selama ini dipahami masyarakat kita sebagai sesuatu yang lumrah kan. Kan ada kekhawatiran dari masyarakat atau anggota Dewan, makanya kita coba hindari dengan melibatkan KPK dan PPTAK. Ya setidaknya meredamlah orang yang ingin lakukan proses money politic itu setidaknya kalau kita libatkan KPK dan PPATK secara official," kata Dani.
Keinginan KPK, PPATK hingga ICW dilibatkan dalam proses pemilihan Wagub DKI sebelumnya diusulkan oleh Analisis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun dalam diskusi polemik di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat. Keterlibatan KPK, PPATK hingga ICW diharapkan bisa memantau adanya potensi politik uang dalam pemilihan wagub DKI.
"Bagaimana kemudian ini berlangsung agar tidak ada money politik saya termasuk mendorong agar KPK, PPTAK kemudian kemudian NGO (Non Governmnet Organization) seperti ICW dilibat dalam memantau proses pemilihan," kata Analisis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun di diskusi polemik, Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2)
Ia berharap jika dipantau KPK, PPATK hingga ICW pemilihan wagub DKI itu bisa berjalan baik dan tidak ada politik uang. Ubed menilai kepercayaan publik kepada DPRD akan meningkat jika KPK, PPATK hingga ICW memang dilibatkan.
