Soal 'PP Bisa Ubah UU' di Omnibus Law, PDIP Bicara Perppu Tak Boleh Diobral

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 17:37 WIB
politisi pdip, aria bima
Politikus PDIP, Aria Bima (Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Jakarta -

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan peraturan pemerintah (PP) selalu mengacu pada undang-undang. Hal itu, menurutnya, bukan berarti PP bisa mengubah UU.

"PP adalah peraturan pemerintah. Dan sebagai peraturan, tentu jiwanya adalah mengacu pada undang-undang, bukan mengubahnya," kata Aria kepada wartawan, Senin (17/2/2020).

Aria lalu bicara soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang menurutnya diperlukan dalam situasi dan kondisi yang objektif. Aria mengatakan perppu bisa diterbitkan dalam situasi yang genting dan tidak boleh diobral demi mengikuti selera rezim.

"Dalam proses politik di negara hukum, sering dijumpai problematik perundangan terkait dengan situasi dan kondisi yang bergerak dinamis serba cepat, karena itu dibutuhkan penyesuaian seperlunya. Untuk itu perlu adanya perppu," ujar Aria.

"Meskipun harus disadari banyak pihak bahwa perppu hanya diterbitkan jika ada kegentingan. Perppu tidak boleh diobral untuk mengikuti selera politik rezim. Penyakit gatal bikin perppu adalah ekspresi dari krisis legislatif dalam negara konstitusional," lanjutnya.

Seperti diketahui, sebagaimana dikutip sebelumnya, dalam RUU Cipta Kerja disebutkan kewenangan presiden mengubah UU lewat PP. Regulasi itu tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja, dalam Pasal 170.

Berikut ini bunyi Pasal 170:

Pasal 170

Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 170 ayat 2.

Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(azr/idn)