Omnibus Law Beri Wewenang Jokowi Ubah UU dengan PP, Ray Rangkuti: Otoriter!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 16 Feb 2020 13:59 WIB
Ray Rangkuti
Ray Rangkuti (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menegaskan menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia juga mempertanyakan wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).

"Nah kan, itu dia kan, sebenarnya kacau sekali. Di satu segi kita mau memperkuat konstitusi, namanya GBHN-lah, apalah. Tapi kok kita membiarkan, di mana ada di republik aturan presiden bisa mengubah undang-undang? Jadi eksekutif bisa mengubah aturan yang dibuat bersama rakyat," ujar Ray di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Ray menilai rencana tersebut akan memberikan peluang kepada Jokowi untuk bersikap otoriter. Apabila undang-undang itu disahkan, Ray kemudian mempertanyakan tugas Mahkamah Konstitusi.

"Ya kalau dari aspek legal formal, ya otoriter. Artinya, undang-undang bisa dibatalkan oleh presiden. Itu otoriter. Lalu Mahkamah Konstitusi (MK) apa lagi gunanya?" cetus Ray.

"Nggak perlu lagi pengujian undang-undang. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Nggak perlu Mahkamah Konstiusi (MK), cukup dibuat oleh presiden, aturannya selesai," katanya.

Simak juga video Begini Proses Usai Draf Omnibus Law Cipta Kerja Diterima DPR RI:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3