.webp)
Komisi VIII DPR mengkritik reformasi birokrasi di Kementerian Agama (Kemenag). Kritik disampaikan berkaitan dengan polemik Plt Dirjen Bimas Katolik hingga menyinggung kasus korupsi yang menyeret Kanwil Kemenag Jawa Timur.
Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan pun menjelaskan soal reformasi birokrasi di Kemenag. Salah satunya adalah mewujudkan integritas yang bebas dari korupsi.
"Ketika kita misalnya menggaungkan reformasi birokrasi, bagaimana teknis yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan zona integritas di masing-masing satker misalnya. Kemudian mengembangkan zona atau wilayah bebas dari korupsi," kata Nur Kholis di dalam rapat di Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nur Kholis kemudian membanggakan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB. Nur Cholis menegaskan pihaknya akan terus berusaha maksimal memperbaiki reformasi birokrasi di Kemenag.
"Dan sebagai indikator, tentu meskipun belum begitu banyak, kita kemarin di tahun 2019 mendapat penghargaan satker yang sudah WBK dari KemenPAN-RB sebagai leading sector dari pengembangan reformasi birokrasi. Artinya kami tetap tentu berusaha semaksimal mungkin," ujar Nur Kholis.
Terkait pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenag, Nur Kholis mengatakan pihaknya berusaha melakukan asesmen secara lebih proporsional. Nur Kholis juga menampik jika kinerja di Kemenag dikatakan lambat.
"Oleh karena itu, ini ya terkait reformasi birokrasi yang juga ditanyakan mengapa kami katakanlah tadi disampaikan agak lambat di dalam melakukan penataan pejabat, sebetulnya tidak lambat karena kami konsentrasi ketika mengisi formasi yang kosong dengan mutasi dulu," tuturnya.
Simak Video "Praperadilan Kasus PAW DPR, MAKI Minta KPK Hadirkan Kompol Rosa"
Dengan data kepegawaian itu, menurutnya, pihaknya akan mengetahui posisi mana saja yang akan kosong sebelum ditinggalkan para pejabatnya. Selain itu, Nur Kholis mengatakan pekan depan Kemenag akan memulai lelang jabatan untuk 19 posisi.
"Jadi kami dengan data kepegawaian tentu tahu siapa yang akan pensiun tahun berapa, bulan apa, dan sudah berapa lama dia menjabat. Itu yang kemudian kami lakukan asesmen sebanyak 44 orang pada bulan Desember dan Januari yang lalu, yang kemudian dikukuhkan sebanyak 12 tempat beberapa waktu yang lalu," jelas Nur Kholis.
"Yang nanti Insyaallah di minggu-minggu yang akan datang atau hari Senin ya, sebagai mana jadwal yang ditetapkan, kita segera mengumumkan lelang untuk 19 formasi jabatan tinggi madya maupun jabatan tinggi pratama," lanjut dia.
Nur Kholis sendiri menjabat sebagai ketua lelang jabatan di Kemenag dengan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury sebagai sekretarisnya. Kemenag juga melibatkan pihak eksternal dalam lelang jabatan tersebut.
"Anggotanya ada lima orang itu justru dari BKN ada tiga orang, kemudian dari MenPAN-RB satu orang, dan satu lagi adalah mantan komisioner KPK Pak Haryono Umar. Ini adalah bentuk kami untuk mempertanggungjawabkan pada publik terkait seleksi jabatan tinggi madya maupun pratama yang mudah-mudahan bisa lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang sudah," katanya.
Kritik soal reformasi birokrasi di Kemenag itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dalam rapat. Ace meminta masalah reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Agama menjadi perhatian serius. Menurutnya, reformasi birokrasi di Kemenag masih jauh dari yang diharapkan.
"Saya terus terang aja berkali-kali selalu menyampaikan reformasi birokrasi di tubuh internal Kemenag ini menurut saya masih jauh panggang dari api. Dan itu adalah tanggung jawab dari Pak Sekjen, sebagai nomor satu birokrasi di Kemenag," ujarnya.
