Jokowi Kembali Minta Aparat Tak Bisa Atasi Karhutla Dicopot, Ini Kata Polri

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 11 Feb 2020 11:00 WIB
Brigjen Argo Yuwono
Brigjen Argo Yuwono (Wildan/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan perintahnya kepada Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar mencopot jajarannya yang tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Merespons hal itu, Polri mengatakan siap menaati instruksi Jokowi.

"Sesuai dengan apa yang diinstruksikan ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Argo mengatakan pihaknya terus melakukan langkah pencegahan agar kebakaran lahan tak terjadi. Polri juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk menangani karhutla.

"Tentunya terkait karhutla tetap kita koordinasi dengan instansi terkait, pokoknya yang terlibat dengan hutan itu tetap komunikasi, akan menjalin komunikasi jangan sampai kita membiarkan," ujarnya.

"Preventif kita tetap lakukan, baik itu penyuluhan kepada masyarakat, tetap kita patroli terus kita lakukan," imbuh Argo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan aturan main kepada Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi kembali mewanti-wanti untuk mencopot mereka jika musibah tersebut terjadi.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota, nggak bisa," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Di Indonesia, musim kemarau terjadi sekitar Juni hingga Oktober. Puncak musim kemarau berkisar pada Agustus dan September serta pada bulan tersebut sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan terjadi karhutla.

"Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," ujar Jokowi.

Simak Juga Video "PDIP Godok Cawalkot Solo, FX Rudy Sambangi Saingan Gibran"

[Gambas:Video 20detik]

(fas/mae)