Ketua MK Puji PN Jakut Patuhi Konstitusi Bebaskan Nelayan Penolak Reklamasi

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 06 Feb 2020 16:20 WIB
Anwar Usman
Anwar Usman (Ari/detikcom)
Jakarta -

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memuji Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang mematuhi konstitusi dalam kasus nelayan penolak reklamasi. Anwar Usman berharap seluruh rakyat Indonesia melaksanakan konstitusi dengan selurus-lurusnya.

Kasus yang dimaksud adalah yang dialami oleh nelayan Ade Sukanda dan Muhammad Alwi. Keduanya menolak reklamasi dan melakukan serangkaian aksi demo bersama kawan-kawannya pada Desember 2017.

Aksi ini tidak diterima oleh pemilik kapal tongkang yang sedang melakukan reklamasi dan mempolisikan Ade-Alwi. Keduanya akhirnya ditahan sejak November 2019.

Di persidangan, jaksa mendakwa Ade-Alwi dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau yang dikenal dengan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan. Pasal itu berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Padahal MK telah menghapus frase 'perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan'. Dakwaan yang tidak cermat itu akhirnya dianulir oleh PN Jakut dengan ketua majelis Djuyamto pada Selasa (4/2) kemarin. Ade-Alwi akhirnya bebas hari itu juga.

Simak Video "Pemerintah Jelaskan soal Penyadapan di Sidang Uji Formil UU KPK"

[Gambas:Video 20detik]

Putusan PN Jakut di atas mendapat apresiasi dari Anwar Usman karena sebagai model penegakan konstitusi yang nyata.

"Putusan MK itu untuk dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya DPR atau Presiden. Contohnya kasus putusan PN Jakut yang memutus sesuai putusan MK," kata Anwar Usman, Kamis (6/2/2020).

Anwar menunjukkan kasus Ade-Alwi merupakan penegakan konstitusi secara nyata. Kewajiban penegakan konstitusi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

"Malah DPR termasuk yang paling taat. Saya contohkan waktu putusan MK meminta dibentuk pengadilan tipikor maksimal 3 tahun setelah putusan. Belum 3 tahun, sudah dibentuk," ujar Anwar.

Contoh lainnya, putusan judicial review UU Perkawinan. MK memutuskan batas usia minimal menikah baik laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sebelumnya yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

"MK memutuskan maksimal 2 tahun sejak putusan diucapkan, UU Perkawinan harus diubah. Ini baru beberapa bulan, sudah diubah UU-nya oleh DPR," pungkas Anwar.

(asp/aan)