.webp)
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah pusat menerima aspirasi pemerintah Kabupaten Natuna terkait pembuatan rumah sakit di wilayah Natuna sebagai bentuk kompensasi karena wilayahnya dijadikan tempat observasi WNI dari Wuhan, Cina. Komisi IX DPR RI menilai usulan itu wajar dan tidak berlebihan.
"Sudah semestinya pemerintah pusat memperhatikan usulan dan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Natuna. Termasuk usulan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Usulan dan aspirasi dinilai wajar dan tidak berlebihan," kata Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay ketika dihubungi, Rabu (5/2/2020).
Saleh menilai perbaikan fasilitas kesehatan di Natuna bukan bentuk kompensasi melainkan bentuk apresiasi kepada masyarakat setempat. Perbaikan tidak mesti dilakukan dalam waktu dekat, menurutnya pemerintah merencanakan dalam jangka panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya hanya, tidak setuju dengan istilah kompensasi. Diksi katanya terasa kurang pas. Lebih tepat jika yang digunakan adalah apresiasi. Apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat Natuna yang dengan ikhlas menerima daerah mereka dijadikan tempat observasi," ujarnya.
"Pemerintah selayaknya memberikan perhatian dan apresiasi. Apresiasi itu bisa dengan membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bisa juga sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Tidak mesti harus dibangun dalam waktu dekat. Bisa juga diprogramkan secara reguler," lanjut Saleh.
Sebelumnya usulan pembuatan rumah sakit itu disampaikan oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Hamid mengatakan hal itu merupakan kompensasi kepada pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
"Betul (kami meminta kompensasi). Yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Permintaan kompensasi untuk warga Natuna ini pun dijawab oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan. Terawan mengatakan bahwa tak ada kompensasi khusus untuk warga Natuna. Sebab, menurutnya, semua ini merupakan tanggung jawab Kemenkes dan pemda.
"Nggak ada gitu-gitu. Yang ada kita itu Kemenkes dan pemda itu bertanggung jawab semuanya," kaya Terawan saat ditanya mengenai adakah kompensasi untuk warga di Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Tonton juga Komisi IX DPR soal Warga Natuna: Mereka Takut, Bukan Tolak WNI :
