Temui Ma'ruf Amin, BKKBN Dapat Arahan Cegah Kawin Usia Dini

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Rabu, 29 Jan 2020 13:25 WIB
BKKBN bertemu Wapres Maruf Amin Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Foto: BKKBN bertemu Wapres Ma'ruf Amin Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta -

Jajaran pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengaku pertemuan tersebut membicarakan banyak hal, salah satunya mengenai kawin usia dini.

"Beliau memberikan arahan tentang jangan sampai kejadian kawin usia dini itu banyak. Oleh karena itu kita juga diberikan arahan tentang bagaimana mencegah agar tidak ada kawin usia dini," kata Hasto di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Mantan bupati Kulon Progo ini juga mengaku memanfaatkan pertemuan ini untuk memperkenalkan dirinya yang baru 6 bulan menjabat sebagai kepala BKKBN ke Ma'ruf. Hasto mengatakan, isu stunting juga jadi pembahasan penting pada pertemuan tersebut.

"Keluarga ini sebelum nikah ini kalau memberikan konseling harus tahu tentang stunting. Yang perlu betul-betul ditekankan harus tahu tentang stunting. Bagaimana mencegah stunting. Ini harus dia mengerti karena bagi kami di BKKBN tentu tugasnya mengawal kehidupan keluarga dari pasangan usia subur," ucapnya.

Hasto mengatakan Ma'ruf dan dirinya sepakat untuk lebih memperhatikan kemampuan pentingkatan kualitas keluarga ketimbang mematok pada kuantitas, misalnya soal jargon 2 anak lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, Hasto mendapat pesan khusus dari Ma'ruf.

"Beliau juga memberikan arahan yang sangat konkret kalau jarak melahirkan, kemudian merawat anak, kemudian sampai nanti melahirkan lagi itu di dalam Al Qur'an syaratnya 30 bulan. Jadi itu konkret. Beliau juga menekankan 30 bulan itu. Kemudian menyusui 24 bulan," ungkap Hasto.

Jargon yang biasa digunakan BKKBN, yaitu '2 Anak Lebih Baik' juga akan diubah dan telah dibicarakan dengan Ma'ruf pada pagi tadi. Hasto juga mengaku membahas adanya kecenderungan kinerja yang masih saling bertolak belakang antara kementerian dan lembaga mengenai isu kependudukan.

"Sebagai contoh BKKBN dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial kalau anaknya nambah ada balita dapat PKH. Tapi kalau kami kan kalau bisa ya balitanya jangan banyak-banyak dong ini kan jaraknya 3 tahun sehingga tapi kan warga di desa itu begitu dapat PKH gitu misalkan nanti kalau anaknya sudah nggak ada balita dia terus cenderung akan melahirkan lagi karena nanti dapat bantuan," jelasnya.

Terakhir, dia juga mengundang Ma'ruf untuk menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) BKKBN yang rencananya akan dilaksanakan pada 11-12 Februari 2020. Jika tak ada kendala, Hasto mengatakan, Ma'ruf akan hadir pada kegiatan tersebut.

Simak Video "Capaian 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'aruf"

[Gambas:Video 20detik]

(jef/gbr)