Kenapa Pemprov DKI Revitalisasi Monas Tanpa Tunggu Izin Setneg?

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 12:33 WIB
Proyek revitalisasi Plaza Selatan Monas menuai pro dan kontra imbas ratusan pohon ditebang. Aktivitas tersebut membuat kawasan Monas terasa gersang.
Revitalisasi Monas (Rifkianto Nugroho/detikcom)

DKI Jakarta memang memiliki hak untuk mengelola Monas dan kawasan tamannya yang disebut Taman Medan Merdeka. Dalam Keppres 25 Tahun 1995, pengelolaan Monas dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta.

Tugas Badan Pelaksana diatur dalam Pasal 7 Keppres 25 Tahun 1995, yang berbunyi:

Pasal 7
Badan Pelaksana mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang
meliputi:
1) rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan;
2) sistem transportasi;
3) pertamanan;
4) arsitektur dan estetika bangunan;
5) pelestarian bangunan-bangunan bersejarah;
6) fasilitas penunjang.
b. menyusun perencanaan dan pembiayaan serta melaksanakan pembangunan Taman
Medan Merdeka;
c. mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka termasuk Tugu Monumen Nasional;

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pun mengaku berpedoman dalam dengan Keppres 25 Tahun 1995. Dia menyebut revitalisasi tidak bertentangan dengan keppres tersebut.

"Dalam Pasal 6 Keppres itu disebutkan gubernur sebagai ketua badan pelaksana. Dalam Pasal 7 poin A, badan pelaksana mempunyai tugas, ini tugas gubernur di antaranya membuat rencana pemanfaatan ruang," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

"Tugas yang kedua dikaitkan dengan sistem transportasi. Tugas yang ketiga tentang pertamanan. Kemudian arsitektur dan estetika bangunan. Kemudian ada juga pelestarian bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang. Jadi sangat luas tugas gubernur dalam keppres ini," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3