Kenapa Pemprov DKI Revitalisasi Monas Tanpa Tunggu Izin Setneg?

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 12:33 WIB
Proyek revitalisasi Plaza Selatan Monas menuai pro dan kontra imbas ratusan pohon ditebang. Aktivitas tersebut membuat kawasan Monas terasa gersang.
Revitalisasi Monas (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Pemprov DKI menghentikan sementara revitalisasi Monas karena tak ada izin dari Komisi Pengarah. Lantas, kenapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi tanpa izin?

Sebelum Pratikno, soal izin revitalisasi kepada pemerintah pusat ini pernah dibahas oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta. Proyek revitalisasi bagian selatan itu dimulai sejak November 2019.

"Pokoknya semua kegiatan di Monas Bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensesneg. Terkait Keppres, semua aturan (daerah) tetap kalah dengan Keppres," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat rapat dengan eksekutif soal revitalisasi Monas di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2020).

Dalam Kepres 25 Tahun 1995, ada pembentukan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Ketua Komisi Pengarah merangkap anggota adalah Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg). Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta ditempatkan sebagai Sekretaris Komisi Pengarah merangkap anggota.

Pada Pasal 5 Keppres, disebutkan bahwa tugas dari Komisi Pengarah adalah:

a. Memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan.

Namun Pemprov DKI beralasan memiliki kewenangan dalam mengelola soal Monas sehingga mereka mengklaim bisa melakukan revitalisasi Monas.

"Masterplan Monas kan hak pengelolaan kawasan dari DKI. Kita semua yang merawat. Dari Ruang Agung, tugu. Tapi aturan seperti apa, nanti akan diperjelas. Bahkan UPK (Unit Pengelola Kawasan), itu kita," ucap Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal saat rapat dengan Komisi D.

"Kalau (izin pembangunan halte) MRT (di Monas), kan konteks ada bangunan di Ring 1. Tapi, apakah setiap kegiatan Monas harus izin, saya cari tahu dulu," sambung Yusmada.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3