Kejagung Gandeng BPK Telusuri Fee Broker di Kasus Jiwasraya

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 21:42 WIB
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah (Farih/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri fee broker fiktif dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Kejagung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri transaksi yang melanggar hukum.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya akan mendalami dugaan fee broker fiktif yang diperkirakan sebesar Rp 54 miliar mengalir ke broker atau pihak lain. Menurutnya, Jiwasraya tak semestinya mengeluarkan fee broker tersebut.

"Itu kan sebenarnya ada aturan main di dalam aturan internal Jiwasraya. Nah, fee yang dikeluarkan ke broker itu yang dianggap melanggar hukum yang seharusnya tidak diterima oleh mereka (perusahaan sekuritas)," ujar Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/1/2020).

"Contoh seperti tadi fiktif, dia tidak melakukan (transaksi) apa-apa, tapi ada uang keluar (dalam laporannya)," lanjut dia.

Febrie menyebut belum bisa memastikan angka Rp 54 miliar tersebut sudah sesuai atau tidak. Selain itu, Febrie tengah menelusuri aliran dana tersebut masuk ke rekening siapa.

"Saya belum dalam itu. Tapi yang jelas hasil penyidikan itu ada beberapa yang 5 ini memang melawan hukum. Jadi termasuk para tersangka yang sudah ditahan, termasuk dari Jiwasraya dan swasta kita kembangkan juga," kata dia.

Febri menyebut masih banyak data yang harus ditelusuri oleh BPK. Jadi, kata dia, seluruh perhitungan dari transaksi berikut jumlahnya dapat diketahui.

"Karena datanya begitu banyak dan kita betul-betul kerjasama dengan rekan-rekan dari BPK untuk meneliti satu per satu transaksi yang kita anggap itu telah dilakukan dan direncanakan untuk dilakukan pembelian oleh Jiwasraya yang melawan hukum sehingga kerugian juga cukup besar," katanya.

(fas/idn)