Ajukan Eksepsi, Terdakwa Pembantaian Karyawan Istaka Karya Papua Minta Bebas

Faiq Hidayat - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 19:28 WIB
Foto: Sidang kasus pembantaian puluhan karyawan PT Istaka Karya. Terdakwa didampingi penerjemah. (Faiq-detikcom)
Jakarta - MG selaku terdakwa kasus pembantaian puluhan karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua minta dibebaskan dari penjara. Perkara yang menjeratnya juga diminta dihentikan oleh majelis hakim.

Hal itu disampaikan pengacara MG, Tigor Hutapea saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Raya, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

"Berkenaan dengan itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangkan Nota Keberatan (eksepsi) ini, dan memutuskan, menyatakan menghentikan pemeriksaan dalam perkara ini. Memerintahkan agar terdakwa MG dikeluarkan dari tahanan," kata Tigor Hutapea.



Tigor mengatakan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat mengenai identitas, usia hingga alamat. Dalam surat dakwaan, MG ditulis identitas nama Mispo Gwijangge, berusia 20 tahun yang lahir tahun 1999.

Selain itu, menurut Tigor, surat dakwaan juga menuliskan alamat Kampung Suwenem Distrik Yigi Kabupaten Nduga/Megapura Wamena dan beragama kristen protestan. Surat dakwaan itu dinilai tim kuasa hukum MG keliru dan tidak cermat.

"Bahwa uraian identitas terdakwa pada Dakwaan Penuntut Umum menyebutkan bahwa terdakwa beragama Kristen Protestan. Sementara, terdakwa sendiri tidak mengenal agama dan menjawab pertanyaan mengenai agamanya dengan jawaban bahwa agamanya adalah berkebun," kata Tigor.

"Bahwa kekeliruan dan ketidakjelasan Dakwaan Penuntut Umum mengenai hal-hal yang kami uraikan diatas jelas melanggar ketentuan Pasal Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP sehingga dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (absolute nietig)," imbuh dia.



PN Jakarta Pusat, menurut dia tidak berwenang mengadili perkara kliennya. Persidangan yang dipindahkan ke PN Jakarta Pusat juga mempersulit untuk menghadirkan saksi meringankan dari Nduga karena biaya perjalanan ke Jakarta sangat besar.

"Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan kembali untuk mengadili perkara pidana a quo, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara pidana a quo," kata dia.




Kejagung Ungkap Progres Kasus Rasial Asrama Papua di Surabaya:


Selanjutnya
Halaman
1 2