Muhammadiyah Sesalkan Draf Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 12:38 WIB
Dadang Kahmad (Foto: dok. Muhammadiyah)
Jakarta - Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus kewajiban makanan harus bersertifikat halal. PP Muhammadiyah menyayangkan rencana penghapusan tersebut.

"Kalau benar seperti itu patut disayangkan," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).



Dadang lantas menjelaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam UU Produk Jaminan Halal. Dadang mengatakan penghapusan aturan tersebut akan membuat umat Islam ragu dalam memilih makanan.

"Padahal UU Produk Jaminan Halal akan memberi perlindungan kepada konsumen umat Islam yang 87% penduduk Indonesia dari makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi karena larangan agama. Dengan tidak ada lagi jaminan produk halal, maka umat akan ragu ragu mengkonsumsi sesuatu sehingga pilih-pilih dan justru akan kontraproduktif sehingga akan sedikit membeli produk yang diragukan," ujar dia.




Simak Juga Video "Buruh Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Mereka Belum Diajak Bicara Substansi"

[Gambas:Video 20detik]


Selanjutnya
Halaman
1 2