.webp)
"Kita mengkhawatirkan persepsi masyarakat bahwa kita mempolitisasi penderitaan masyarakat yang terdampak banjir," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto, Kamis (16/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fraksi Gerindra menolak adanya pansus banjir, tetapi tetap membuka ruang evaluasi menyeluruh dengan melibatkan pemda tetangga penyangga ibu kota," ucap Purwanto.
Menurutnya, permasalahan banjir di Jakarta bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI. Pemerintah pusat, menurutnya, juga harus turun tangan membereskan masalah banjir Jakarta.
"Persoalan banjir kemarin di Jakarta bukan karena faktor tunggal. Hadirnya pemerintah pusat diminta saat ini agar bencana ini tidak terulang, di samping curah hujan paling tinggi selama 154 tahun," kata Purwanto.
Gerindra DKI Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Banjir Jakarta!:
Dia menyebut wilayah hulu sungai yang melintas di Jakarta harus menjadi perhatian. Dia menilai evaluasi wilayah hulu harus melibatkan pemerintah pusat.
"Kita ingin persoalan di hulu juga kita evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Tangerang, Banten, Bekasi, Depok," ucap Purwanto.
Sebelumnya, beberapa fraksi di DPRD menggulirkan wacana pansus banjir Jakarta. Usulan pansus akan dikirim ke Pimpinan DPRD DKI minggu depan.
"Pansus terus bergulir. Mulai tanda tangan semua fraksi untuk ajukan ke pimpinan. Selambat-lambatnya hari Senin (20/1)," ucap Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, saat dihubungi, Senin (14/1).
Menurut Lukman, ada tujuh atau delapan fraksi yang menyatakan sepakat membentuk pansus. Komunikasi antar fraksi masih terus dilakukan.
"PAN, Golkar, PDIP, PSI, NasDem, Demokrat, Gerindra kalau nggak salah, dan PKB. Antara tujuh dan delapan, tergantung Gerindra. Tapi Ketua Fraksi Gerindra beberapa kali turun ikut sidak ke pompa," kata Lukman.
Halaman 2 dari 2
