PKS Nilai Kasus Wahyu Setiawan Bencana, Minta KPU Buat Laporan Tertulis

Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditahan KPK. (Ibnu Hariyanto/detikcom)

Jakarta - Anggota Komisi II DPR F-PKS Mardani Ali Sera menyebut kasus dugaan suap yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai bencana. Mardani meminta KPU membuat analisis tertulis soal kasus Wahyu.

"Usul saya kita minta laporan tertulis analisa terhadap kasus Mas Wahyu. Kenapa ini bisa lolos (kecolongan)? Karena buat saya ini luar biasa berat, makanya saya menyebutnya bencana," kata Mardani dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat Komisi II, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

"Izinkan saya menyebutnya bencana karena harapannya memiliki integritas yang luar biasa karena sebagai penyelenggara pemilu dasarnya adalah trust. Kalau trust ini hilang, pilpres bermasalah, pileg bermasalah," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait Pilkada 2020, Mardani mengusulkan adanya digitalisasi dalam pemilu. Menurutnya, Komisi II dan penyelenggara KPU bertanggung jawab menghadirkan pemilu yang murah.

"Masih di lingkaran kekhawatiran, tapi Mas Arief (Ketua KPU Arief Budiman), teman-teman KPU, Bawaslu, maupun DKPP, kita harus lebih berani mengambil terobosan menggunakan pendekatan digital. Kalau semua sudah teriak revolusi industri 4.0, saya mendukung dari awal ketika KPU mengangkat e-rekapitulasi," ujar Mardani.

Mardani mendukung adanya e-kampanye dan alat peraga secara elektronik. Ia ingin kampanye menggunakan plastik dibatasi.

"E-kampanye, kita batasi, kita minta dorong semuanya, kalau perlu KPU menyediakan bagaimana e-kampanye ini bisa berjalan. Orang justru migrasi kepada e-kampanye, kalau perlu turunannya e-APK elektronik, alat peraga kampanye," ucapnya.

Mardani yakin usulan pemilu berbasis elektronik ini bisa terlaksana. Pemilu elektronik dinilainya bisa mereduksi biaya kampanye.

"Ada yang bilang, teman-teman di daerah bagaimana, apresiasi teman-teman yang Kemenhub dengan e-toll card, semuanya jalan kok, manusia sangat adaptable. Nanti dengan e-rekap, e-kampanye, e-APK, kita bisa mereduksi demikian banyak sehingga betul-betul terwujud lah kampanye berbiaya murah," kata Mardani.

Halaman 1 2

Selanjutnya