Sidang Praperadilan, KPK Ungkap Penyuap Nurhadi Minta Istri Bohongi Penyidik

Sidang praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)

Jakarta - KPK sedikit membongkar mengenai proses penyidikan serta beberapa peristiwa berkaitan dengan pengusutan perkara suap yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam sidang gugatan praperadilan. Salah satu peristiwa yang disebutkan berkaitan dengan Hiendra Soenjoto yang merupakan tersangka penyuap terhadap Nurhadi.

Hiendra merupakan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) yang disangkakan KPK memberikan suap ke Nurhadi melalui menantunya bernama Rezky Herbiyono. Dalam praperadilan ini ketiganya mengajukan diri sebagai pemohon.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembali pada jalannya persidangan hari ini. Tim dari Biro Hukum KPK yang mendapatkan giliran membacakan jawaban atas permohonan praperadilan itu mengungkapkan adanya siasat Hiendra untuk menghindari tim penyidik KPK.

Peristiwa itu terjadi pada 12 Desember 2019 saat tim KPK mendatangi rumah Hiendra. Saat itu tim KPK mengetahui Hiendra baru tiba di Jakarta usai terbang dari Ternate tetapi Hiendra meminta istrinya, Lusi Indriati, membohongi tim KPK.

"Pemohon III (Hiendra) menghindar dan tidak mau pulang ke rumah serta meminta agar istri pemohon berbohong kepada termohon (KPK) menyampaikan posisi Pemohon III berada di Maluku. Padahal yang bersangkutan sudah berada di Jakarta dan sedang dalam perjalanan menuju ke rumah, sebagaimana manifes penumpang Garuda Indonesia (GA649) dari Ternate ke Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019," kata salah seorang anggota Biro Hukum KPK Indah Oktianti saat membacakan jawaban atas praperadilan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2020).

"Dengan sengaja pemohon III melarikan diri dan tidak pulang ke rumah meskipun istrinya sudah meminta untuk pulang dan menyampaikan kehadiran termohon di rumahnya saat itu," imbuhnya dalam sidang yang dipimpin Ahmad Jaini.

Tim Biro Hukum KPK turut menyertakan bukti transkrip komunikasi Hiendra dengan istrinya saat itu. Berikut percakapannya:

Lusi : yank cepet pulangg ada KPk d rmh

Hiendra: km dmn

Lusi: aku d rmh
Ini kpk byk org mau ketemu kamu
Dia bilang km gak d tangkap

Hiendra: bilang di Maluku
Jelas

Lusi: ga bol3h
Hp ku sdh d pegang sm mrk
Udah yank sini aja
Yank
Pulang lah
Nih mau d gledah
Byk org
Km pulang
Km pulang

Hiendra: km ini bodoh
Jangan
Bilang
Bilang

Lusi: hih hp d bc

Selain itu KPK menyebutkan bila Hiendra pernah memerintahkan Lusi membawa kabur dokumen-dokumen. Namun KPK tidak menyebutkan dokumen apa yang disebutnya itu.

"Saya disuruh Hiendra bawa dokumen di mobil tetapi saya tidak tahu tujuannya ke mana, pas saya mau pergi arisan saya bawa sekalian dokumen-dokumen tersebut," ucap Indah menirukan pernyataan Lusi secara tertulis pada KPK.

Oleh karena itu, KPK menyebut praperadilan yang diajukan Hiendra itu tidak beralasan menurut hukum. KPK menyebut Hiendra tak bisa mengajukan praperadilan karena mencoba kabur dari KPK.

"Oleh karena pemohon III selaku tersangka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 12 Desember 2019, maka pemohon III tidak memiliki kapasitas atau tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel," tegas Indah.

Sejak 12 Desember 2019 itu Hiendra dan Lusi disebut KPK meninggalkan rumahnya. KPK sudah beberapa kali mendatangi rumah tersebut tetapi tidak menemukan apapun.

Dalam praperadilan ini Rezky disebut sebagai Pemohon I, Nurhadi Pemohon II, dan Hiendra Pemohon III. Ketiganya menilai penyidikan KPK terhadap mereka tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu mereka berharap hakim tunggal PN Jaksel menggugurkan status tersangka pada ketiganya.

Sedangkan untuk perkara pokoknya Nurhadi diduga KPK menerima total Rp 46 miliar dengan rincian Rp 33.100.000.000 dari Hiendra melalui Rezky dan Rp 12,9 miliar sebagai gratifikasi. Untuk gratifikasi, KPK belum membeberkan secara detail kecuali keterkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA.