"Tapi memang dia didesain untuk coast guard, berubah dari Bakorkamla jadi Bakamla. Tapi Indonesia malu-malu, setengah hati untuk memastikan itu didorong dengan baik," sambungnya.
Al Araf mengatakan hal ini perlu dilakukan agar Bakamla dapat lebih memaksimalkan kinerjanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dia juga menilai perlu diadakan batasan tertentu agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa instansi yang memiliki kewenangan di laut.
"Bakamla perlu diperkuat, tetapi dalam batas tertentu harus melihat institusi lain supaya tidak menimbulkan tumpang tindih. Di mana ruang angkatan laut, di mana ruang polairud, di mana kementerian," tuturnya.
(dwia/knv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini