Mayoritas Fraksi di DPR Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

8. PKB
Ketua Komisi VI DPR F-PKB Faisol Riza menyebut fraksinya belum menentukan sikap terkait usul pembentukan Pansus Jiwasraya. PKB ingin memberi kesempatan kepada BUMN dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Belum ke sana (pembentukan Pansus). Kita ingin memberi kesempatan pada Kementerian BUMN dan Kejagung bekerja dengan koridor masing-masing sehingga bisa membuat progres penyelesaian," kata Faisol Riza.

Anggota Komisi VI DPR F-PKB Marwan Jafar menyatakan hal serupa dengan Faisol Riza. Marwan mengusulkan harus ada restrukturisasi total terhadap PT Jiwasraya secara total dan komprehensif supaya lebih baik lagi ke depannya.

"Dalam hal penyelesaian Jiwasraya ini, Erick punya pengalaman yang cukup ketika memimpin perusahaan swasta, sehingga kita berharap banyak dia mampu menyelesaikan itu dan kita percaya dia mampu menyelesaikan," jelas Marwan.

9. PAN
Anggota Komisi VI DPR F-PAN Nasril Bahar menegaskan DPR tidak boleh tinggal diam meski kasus Jiwasraya tengah ditangani Kejagung. Soal pembentukan pansus atau panja, Nasril menyebut itu tergantung sikap fraksi lain di Komisi VI.

"Ini kan yang perlu dicermati bahwa DPR nggak boleh tinggal diam, tidak boleh wait and see meskipun sudah di-handle oleh kejaksaan. Jadi lain daripada itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, sikap politis dari masing-masing partai, kan gitu, kalau memang terjadinya skandal ini. Tentunya dari sinilah akan tecermin apakah akan digelar panja ataupun pansus," kata Nasril saat dihubungi.

Nasril menyebut, berdasarkan data 2 tahun terakhir, ada kerugian terkait kasus Jiwasraya. PAN tak menutup kemungkinan mendukung pembentukan pansus.

"Data 2 tahun terakhir ini kan sangat, itu data itu saya rasa sudah final bahwa 2 tahun terakhir ini kan, dari 2017-2018, ini kan kerugiannya sangat besar, luar biasa, terhadap kesalahan manajemen bisnisnya. Ini yang menjadi sorotan utama kita," kata Nasril.

"Sehingga, tidak tertutup Fraksi PAN akan mengarah ke pansus, tidak tertutup kemungkinan apabila penjelasan ataupun klarifikasi daripada kementerian itu belum memuaskan kita, yang sudah pastilah tidak memuaskan daripada masyarakat, nasabah, maka tidak tertutup untuk dilakukan pansus," tegas dia.
(gbr/imk)