Basuki: Tak Ada Beda Naturalisasi-Normalisasi, Semua Butuh Pelebaran Sungai

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tidak ada perbedaan antara normalisasi dan naturalisasi sungai. Alasannya, kedua istilah tersebut berorientasi pada pelebaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi, kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat. Bahkan kami sudah buat jadwal dengan Gubernur untuk cek lapangan bersama dari Sukamahi, Ciawi, turun ke bawah. Kami sedang cari waktu berdua," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Anies Soal Target Normalisasi yang Diminta Jokowi: Itu Program Pak Menteri

Normalisasi sungai identik dengan program Presiden Jokowi, dan naturalisasi identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rapat terbatas, Jokowi meminta normalisasi dan naturalisasi sungai tetap dilakukan untuk mencegah banjir.

"Dari dulu saya sampaikan nggak ada masalah. Sama, hanya terminologi yang berbeda-beda. Tapi sama, tidak ada perbedaan yang mendasar secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau nggak dibeton akan jebol," kata Basuki.


Basuki: Naturalisasi atau Normalisasi, yang Penting Dikerjakan!:




Untuk itu, Basuki menyebut normalisasi dan naturalisasi akan diselesaikan. Bukan hanya untuk Ciliwung, tetapi untuk 14 sungai besar yang melewati Jakarta.

"Normalisasi dan naturalisasi segera diselesaikan. Dan ini tak hanya di Ciliwung, masih ada 13 sungai, ada Pesanggrahana, Angke, Aunter, Mookervart, belum lagi yang kecil-kecil. ini arahan jelas presiden menyangkut pekerjaan saya," kata Basuki.

"Bahkan terakhir presiden menyampaikan agar ada kesepakatan antara pusat dan provinsi, karena ini ada 13 sungai, mana yang dikerjakan pusat dan mana yang dikerjakan DKI Jakarta," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Minta Normalisasi-Naturalisasi Sungai, Anies: Itu Jangka Panjang

Jokowi meminta pembagian tugas normalisasi-naturalisasi sungai antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Basuki pun siap berkomunikasi dengan Anies.

"Selama ini kesepakatan kami siapa yang duluan masuk, masuk. Asal jangan dobel karena korupsi. Saya dulu sering ketemu dengan kepala dinas di lapangan. Nggak masalah. Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel," ujar Basuki. (dkp/idh)