Ma'ruf: Secara Hukum Natuna Wilayah RI, Kita Harap China Keluar dari ZEE

Jakarta - Kapal nelayan dan kapal coast guard China hingga saat ini masih berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pihak Indonesia akan terus terus memantau hal tersebut dan melakukan upaya diplomasi.

"Ya kita kan terus mengawal di wilayah itu, kemudian melakukan diplomasi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mengawal wilayah ZEE supaya tidak dimasuki secara tidak sah oleh pihak-pihak lain," kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Fadli Zon: Prabowo Bukan Lembek Soal Natuna, Tapi Realistis

Dia mengatakan akan mencoba membangun diplomasi melalui forum-forum yang ada. Forum dengan sesama negara ASEAN juga menurutnya dapat digunakan untuk melakukan diplomasi ini.

"Mungkin digunakan forum-forum seperti ASEAN atau forum lain untuk memastikan bahwa ketentuan itu harus dipatuhi oleh siapa pun," sambungnya.

Ma'ruf mengatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap polemik di Natuna merupakan sikap negara. Dia menegaskan Natuna adalah milik Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Tak Ada Kapal yang Masuk ke Wilayah Teritorial Indonesia

"Menurut saya yang harus dipegang itu adalah apa yang dikemukakan oleh presiden, bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto, secara yuridis, itu adalah bagian Indonesia. Karena itu pernyataan yang mengatakan kita akan bela kedaulatan republik itu saya kira menjadi pegangan," ucap Ma'ruf.



Dia mengatakan saat ini pihak China belum melewati daerah teritorial Indonesia melainkan baru berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ma'ruf berharap China mengetahui batasan-batasan teritorial tersebut dan segera menarik kapal-kapalnya dari area ZEE.

"Sekarang kan China belum masuk ke wilayah teritorial kita, belum masuk, baru sampai ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif, itu belum masuk teritorial. Hanya memang untuk masuk ke ZEE itu harus ada izin, tak boleh mengambil ikan tanpa izin. Karena itu, kita harapkan China menyadari itu, China menghormati aturan-aturan itu sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE, tanpa harus terjadi konflik," ungkapnya.

Baca juga: Bertemu Nelayan, Jokowi Tegaskan Natuna Teritorial NKRI

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman mengatakan masih ada dua kapal fregat China di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut masih bertahan di sekitar perairan utara Natuna.

"Yang jelas tadi sudah laporan Menlu (Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi) bahwa masih ada dua fregat mereka di sekitar situ, ada satu yang di luar ada dua yang perkuatan di atas. Jadi mungkin akan ada pergantian dari mereka," kata Taufiq usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).


Tonton juga Prabowo Dinilai Tak Tegas Soal Natuna, Dahnil: Dia Paham Betul Tugasnya :

[Gambas:Video 20detik]

(jef/jbr)