Soal Natuna, PD Ingat Sikap SBY Pertahankan Ambalat: Tak Ada Kompromi

Selain itu, menurut Syarief, diperlukan keterlibatan Mahkamah Internasional dalam permasalahan Natuna. Pasalnya, China dinilai sering tidak menaati kesepakatan terkait batas-batas laut dengan negara lain.

"Jadi saya pikir perlu juga untuk dibuka diplomasi ke sana (Mahkamah Internasional), sebagai penjajakan untuk memperkuat. Karena sekali lagi, China itu kan kelihatannya sekalipun kasus Filipina, dengan Filipina, Filipina kan sudah menang, tapi kadang-kadang juga masih tidak ditaati," tutur Syarief.

"Jadi sekali lagi memang China ini di Laut China Selatan itu yang menjadi persoalan bersama antar negara-negara yang terlibat, China, Vietnam, Malaysia, dan sekarang Indonesia," lanjut dia.

Baca juga: TNI AU Terbangkan 4 Jet Tempur F-16 ke Natuna

Syarief juga menghargai kekompakan pemerintah dalam menangani persoalan Natuna. Ia pun setuju jika masalah Natuna ditangani secara tegas dan tanpa kompromi.

"Jadi harus betul-betul kita hargai pemerintah sekarang sudah kompak. Sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus kompak, kita harus tegas, dan tidak ada kompromi. Pak Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi itu bukan berarti negosiasi. Jadi saya pikir itu bagus, diplomasi itu bukan berarti negosiasi," pungkasnya.
(azr/idh)