Bahas Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud-Luhut Ingin Peran Bakamla Diperkuat

Menko Luhut Binsar Pandjaitan (Lisye/detikcom)

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah terus membahas omnibus law keamanan laut. Luhut menyebut penyederhanaan aturan itu diharapkan dapat memperkuat posisi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjalankan tugas.

"Omnibus itu saya bicara sama Pak Mahfud, kita supaya segerakan omnibus itu selesai. Supaya nanti coast guard itu Bakamla itu betul-betul menjadi coast guard yang benar. Supaya perannya (Bakamla) itu kuat," ujar Luhut usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Luhut mengatakan, melalui omnibus law itu, peran Bakamla akan lebih spesifik, salah satunya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dia menyebut Menko Polhukam Mahfud Md akan segera menyelesaikan pembahasan omnibus law itu.

"Kita juga taruh kapal perang ke ZEE aneh juga itu. Khusus mengenai (penguatan Bakamla) itu ya. Itu besok mulai dirapatkan Pak Mahfud," kata dia.

Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar Mengenai Kedaulatan:

Sebelumnya, Mahfud Md dan Luhut telah membahas omnibus law keamanan laut pada Senin (23/12/2019) lalu. Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain. Mahfud menargetkan aturan itu sudah selesai pada 2020.

"Sudah ada kesepakatan begini, kita akan menyiapkan rancangan omnibus keamanan laut," kata Mahfud usai pertemuan di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

"Nanti tahap awal kita akan mengumpulkan stakeholder di tingkat pemerintah, Angkatan Laut, Polair, Bea-Cukai, Kemlu, dan Kemenkum HAM, mudah-mudahan kuartal tahun 2020 sudah selesai. Ini sudah masuk Prolegnas juga," ucapnya.