Pemerintah Ingin Punya 'Jaringan Aman Mandiri' Hindari Sadapan, Apa Itu?

Yoki Alvetro - detikNews
Senin, 30 Des 2019 13:56 WIB
Ilustrasi Jaringan Aman Mandiri. Foto: DW (News)
Jakarta - Pemerintah ingin mulai membahas pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang aman dan dikelola sendiri, bernama Jaringan Aman Mandiri. Apa itu?

Soal Jaringan Aman Mandiri ini dibahas dalam pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkominfo Johnny G Plate di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019) hari ini. Pemerintah ingin memiliki jaringan komunikasi sendiri, tak seperti saat ini yang memanfaatkan jaringan komersial.

"Itu kita akan membuat suatu jaringan, nama sementara ini Jaringan Aman Mandiri. Itu jaringan frekuensi dan sebagainya, itu belum terkoordinasi dan masih pakai jaringan komersial. Dengan jaringan komersial itu, company-nya itu macet, kita ikut macet, dan itu bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. Ini mau bikin yang mandiri, apapun namanya," kata Mahfud kepada wartawan di kantornya, hari ini.


Mahfud mengatakan jaringan serupa Jaringan Aman Mandiri sudah dimiliki oleh pihak militer RI, termasuk polisi. Pemerintah ingin juga memiliki jaringan serupa agar komunikasi yang berjalan bisa aman dan dikontrol sendiri.

"Kita sering kebobolan kalau tidak pakai yang mandiri," kata Mahfud menuturkan penggunaan jaringan mandiri di instansi-instansi Pemerintah.

"Yang penting mandirinya itu. Mandiri itu artinya dikelola sendiri secara terpusat dengan milik, password, password-nya kalau istilah sedehana itu milik sendiri juga. Ndak bisa dimasuki oleh orang lain," imbuh eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu.


Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, pemerintah ingin membangun jaringan sendiri untuk keperluan tactical dan operasional. Nantinya pembangunan jaringan telekomunikasi khusus yang aman dan anti sadap itu, kata dia, akan melibatkan semua kementerian dan lembaga.

"Kita mau membangun suatu jaringan tactical nasional secara khusus, tapi ini kan panjang sekali. Perlu ada penelitian, koordinasi dengan semua kementerian lembaga," tutur Jhony.

"Karena ini ada dua, yang satu terkait dengan pertahanan dan keamanan, security dan yang satu terkait pelayanan pemerintahan dan operasional," imbuhnya. (tor/tor)