59 Hakim Meninggal di 2019, MA Soroti Jaminan Kesehatan Tak Memadai

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Jumat, 27 Des 2019 20:57 WIB
Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung (MA). (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyoroti tingkat jaminan kesehatan bagi hakim yang dinilai belum memenuhi standar. Hakim-hakim di daerah menjadi pihak yang paling diperhatikan.

"Mahkamah Agung tengah berupaya mendorong perubahan regulasi terkait jaminan kesehatan bagi seluruh hakim agar ke depannya para hakim mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Tidak usah sempurna, layak saja sudah cukup, sesuai kebutuhan dan standar bagi seorang hakim," kata Ketua MA Hatta Ali di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).



Hatta menyebut terdapat 59 hakim yang meninggal dunia pada 2019. Menurutnya, sebagian besar dari mereka meninggal karena faktor kesehatan.

"Kita merasa prihatin dan berduka bahwa ternyata banyak hakim yang tewas, meninggal, gugur saat sedang melaksanakan tugas dan sebagainya. Sebanyak 23 orang hakim peradilan agama, 34 orang hakim peradilan umum, dan 2 orang hakim agung, meninggal dunia sebagian besar karena masalah kesehatan," ucapnya.



Dia mengatakan banyak hakim yang sulit mendapatkan pengobatan ketika sedang sakit. Hatta menyebut ada ketidaksesuaian mengenai aturan dan pelaksanaan di lapangan dalam hal jaminan kesehatan hakim ini.

"Karena para hakim ini sangat sulit untuk memeriksa kesehatannya. Dia harus melalui BPJS dari rumah sakit, puskesmas, harus pakai surat pengantar dan sebagainya dan tidak ditanggung oleh asuransi Sindo. Padahal di dalam undang-undang dikatakan pejabat negara," ucap Hatta.



Hatta menyebut ada pula hakim yang harus menunda pengobatannya dengan kondisi jaminan kesehatan yang seperti ini. Dia mengatakan jaminan kesehatan bagi hakim, khususnya hakim di daerah, sama sekali tidak ada.

"Itulah problema yang dihadapi oleh hakim, terutama hakim-hakim di daerah. Kalau hakim agung sih lumayan ada asuransinya Sindo. Tetapi hakim-hakim di daerah itu sama sekali tidak ada," ungkapnya.



Hatta juga menyampaikan pada April 2020 akan diadakan Rapat Kerja Nasional Akbar. Berbagai elemen kehakiman dari pusat hingga daerah akan berkumpul dan membicarakan banyak hal. Salah satunya mengenai penampungan aspirasi para hakim di daerah-daerah terpencil.

"Rapat kerja nasional ini kita akan melakukan dan mendengarkan keluhan-keluhan dari semua hakim yang ada di daerah sampai ke pelosok-pelosok. Sekaligus kita melakukan pembinaan dalam bidang teknis. Supaya setiap putusan-putusan kepada tingkat bawahan supaya memperbaiki putusannya di dalam hal teknis yustisial," kata Hatta. (jef/dhn)